SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG RI Nomor 07 Tahun 2010 TENTANG PETUNJUK TEKNIS SENGKETA MENGENAI PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH (PILKADA)

Ketentuan Pasal 2 huruf g Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan digabung terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 (selanjutnya disebut Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara), menyiratkan bahwa keputusan-keputusan atau ketetapan-ketetapan yang diterbitkan oleh Komisi Pemilihan baik di tingkat Pusat maupun di tingkat Daerah mengenai hasil Pemilihan Umum, tidak dapat digugat di Peradilan Tata Usaha Negara. selengkapnya baca SEMA No. 7 tahun 2010


Advertisements

BELAJAR PERADILAN ADMINISTRASI DARI THAILAND

1/27/2010 12:32:17 PM
LAPORAN TIM STUDI BANDING KE THAILAND

Sebagai upaya menegakkan pembaharuan peradilan di Indonesia khususnya yang menyangkut peradilan administrasi, berdasarkan Surat Disposisi Ketua Mahkamah Agung Nomor : 1003/X/Int/2009 menunjuk satu tim ke Bangkok, Thailand. Adapun obyek utamanya adalah mengenai peradilan dan wewenang hakim dalam memeriksa perkara serta pelaksanaan putusan pengadilan administrasi. Hal ini dipandang sangat diperlukan dalam rangka pemberdayaan dan pengembangan Peradilan Administrasi di Indonesia terutama dalam menyongsong era undang-undang Administrasi Pemerintahan
yang sedang dirancang oleh Pemerintah. Dengan menyadari keterbatasan hasil study banding ini, maka para delegasi yang telah menyusun laporan ini. Dan para delegasi berharap kiranya laporan ini dapat memberi manfaat untuk pengembangan hukum di Indonesia, khususnya yang berkaitan dengan pengembangan Peradilan Administrasi.
sangat terbatas terutama karena hanya terfokus pada jajaran Peradilan Administrasi. Sorotan utama pada peradilan Administrasi adalah mengenai kompetensi peradilan dan wewenang hakim dalam memeriksa perkara serta pelaksanaan putusan pengadilan administrasi. Hal ini dipandang sangat diperlukan dalam rangka pemberdayaan dan pengembangan Peradilan Administrasi. Berikut ini disampaikan laporan study bandingnya. Selengkapnya bisa dibaca di kunjungan_ke_thailand

PELANTIKAN PEJABAT STRUKTURAL PADA MAHKAMAH AGUNG RI

JAKARTA � HUMAS, Kamis, 19 November 2009 Sekretaris Mahkamah Agung RI melantik satu Hakim Tinggi Pengawas, dua orang pejabat struktural eselon II dan 27 orang pejabat struktural eselon III pada Mahkamah Agung RI. Upacara pengambilan sumpah dan pelantikan dimulai pukul 11.00 WIB. Acara berlangsung dengan khidmat.

Continue reading

Prof. DR. Paulus Effendi Lotulung, SH. terpilih kembali sebagai Ketua Muda Tata Usaha Negara (TUN) MA-RI

PaulusEffendiLotulungJAKARTA –  Selasa, 15 September 2009, Pukul 14.00 WIB Ketua Mahkamah Agung, Dr. H. Harifin A. Tumpa, SH. MH. Mengambil sumpah 2 (dua) orang Ketua Muda di ruang Tamu Ketua Mahkamah Agung. Pengambilan Sumpah 2 (dua) orang Ketua Muda Mahkamah Agung, Berdasarkan pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Wajib bersumpah.

Continue reading

29/7/2009 KETUA MAHKAMAH AGUNG MELANTIK ENAM KETUA PENGADILAN TINGGI DAN LIMA KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA.



JAKARTA – HUMAS, Rabu 29 Juli 2009, Bertempat di ruang Kusumah Atmadja, Mahkamah Agung RI diadakan pengambilan sumpah jabatan dan pelantikan sekaligus serah terima jabatan para Ketua Pengadilan Tinggi oleh Ketua Mahkamah Agung RI. Acara yang dimulai pukul 10.00 WIB ini dihadiri oleh Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial, Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial, Para Ketua Muda, Hakim Agung, para pejabat Eselon I dan II, dan para undangan lainnya.

Continue reading

Hatta Ali: Hubungan MA dengan KY Semakin Mencair

Hubungan MA dengan KY semakin mencair setelah UU MA yang teranyar, UU No. 3 Tahun 2009 memerintahkan kedua lembaga itu membentuk kode etik dan pedoman perilaku secara bersama-sama. Saat ini, MA dan KY juga sedang merancang pelatihan bagi para hakim secara bersama-sama.

Continue reading

Mahkamah Agung Tak Sembarangan Kabulkan PK oleh Jaksa

Ketua MA Harifin A Tumpa mengatakan prinsipnya peninjauan kembali oleh jaksa memang tidak dibolehkan. Kecuali jaksa bisa membuktikan dan meyakinkan hakim agung ada kepentingan umum dan kepentingan negara yang lebih besar yang harus dilindungi.

Continue reading