RUMUSAN DISKUSI CALON HAKIM PENGADILAN TATA USAHA NEGARA

FASILITATOR      : DR. Supandi, SH,. M. Hum

TOPIK                   : PERMOHONAN PENANGGUHAN (SCHOORSING)

  1. Secara filosofi Penangguhan adalah bagian upaya warga negara untuk memperoleh kepastian hukum di tengah pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara yang dianggap menyimpang. Meskipun dikenal dan berlaku azas Prae Sumptio Iustae Causa, namun tidak dapat dipungkiri, setiap saat, sebuah KTUN berpotensi menyimpang dan mendesak untuk ditangguhkan untuk mendapat kepastian hukum dalam waktu cepat. Penangguhan adalah tahapan yang paling rawan untuk diintervensi. Oleh karena itu kekuatan dan kapasitas Hakim sangat dipertaruhkan ketika ada permintaan Penangguhan. Sebab banyak upaya yang dilakukan oleh Penggugat, termasuk melakukan intevensi dalam rangka tercapainya tujuan, yakni ditangguhkannya Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang sedang disengketakan. Soal penangguhan inilah yang menjadi salah satu tolak ukur Marwah seorang Hakim menjadi naik atau turun.
  2. Sesuai dengan Pasal 67; Dasar normatif yang mendasari Permohonan Penangguhan adalah: Pasal 67

(1)               Gugatan tidak menunda atau menghalangi dilaksanakannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara serta tindakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang digugat.

(2)               Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata  Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap.

(3)               Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat diajukan sekaligus dalam gugatan dan dapat diputus terlebih dahulu dari pokok sengketanya.

(4)               Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) :

  1. dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika  Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan;
  2. tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut.
  1. Beberapa hal yang harus diperhatikan Hakim ketika menerima permohonan Penangguhan;
    1. Hakim harus mencermati secara sungguh-sungguh tentang perkembangan pelaksanaan K.TUN yang diminta untuk ditangguhkan;
    2. Hakim harus mengkonfirmasi tentang keseriusan penangguhan itu, maka minta dia buat sekali lagi Permohonan Khusus tentang perlunya Penangguhan serta alasan-alasan yang meyakinkan bahwa Penangguhan memang itu tidak melangar kepentingan Umum;
    3. Kriteria Kepentingan Umum Itu; Inpres  No. 9 Tahun 1973 tentang pelaksanaan pencabutan hak-hak atas tanah dan benda-benda diatasnya.

Pasal 1; Kegiatan dalam rangka pelaksanaan pembangunan       mempunyai sifat kepentingan umum apabila kegiatan tersebut menyangkut :

a.         Kepentingan Bangsa dan Negara, dan/atau,

b.         Kepentingan masyarakat luas, dan/atau,

c.         Kepentingan rakyat banyak/bersama, dan atau

d.         Kepentingan pembangunan

Selanjutnya, konteks Kepentingan Umum itu adalah Penjelasan UU No. 7 Tahun 1983 tentang pejak penghasilan (Pasal 4 ayat 3 huruf i) : Bahwa usaha yang semata-mata untuk kepentingan umum harus memenuhi syarat-syarat ;

  1. Semata-mata bersifat sosial dalam bidang keagamaan, pendidikan, kesehatan dan kebudayaan
  2. Semata-mata bertujuan untuk membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat umum
  3. Tidak mempunyai tujuan mencari  laba
  1. Beberapa pertimbangan ketika Hakim TUN akan memutuskan diterimanya menerima permohonan penerimaan Penangguhan;
    1. Penangguhan pelaksanaan KTUN berarti Hakim TUN dalam pertimbangannya mampu mengenyampingkan berlakunya Azas Hukum  “Prae Sumptio Iustae Causa”
    2. Telah ada tanda-tanda gugatan beralasan, dan terdapat alasan mendesak akan timbulnya kerugian Penggugat yang sulit dipulihkan kembali
    3. Penangguhan pelaksanaan KTUN tersebut tidak berakibat terlantarnya kepentingan Umum 
  2. Pada dasarnya, ketika menerima Permohonan Penangguhan, maka Hakim harus memehamai dan berpegang pada Asas Praduga keabsahan KTUN. Secara kulit luar, pasal 67  ayat 4 UU. No.5 Tahun 1986 memang secara eksplisit menyebut Ada alasan yang mendesak. Pada kenyataannya, Penggugat ketika mengajukan permohonan Penangguhan tidak mampu menunjukkan konteks “alasan yang mendesak” tersebut. Namun, terkadang banyak Penggugat yang mendesakkan penundaan tanpa belum memikirkan akan kalah atau menang. Kepentingannya adalah menunda KTUN untuk kepentingan Penggugat itu sendiri. Seorang Hakim, sebagaimana pasal 67 ayat 4 b harus memperhatikan kepentingan orang banyak, tidak sekedar terlibat dalam pasal 67 ayat a, yang hanya mengedepankan kepentingan Pengugat

KAPASITAS HAKIM DAN PERMOHONAN PENANGGUHAN

  1. Dalam memutus Penangguhan, maka Hakim ditutut menggunakan dasar Emosional, Intelektual dan Spritual dalam memberi penangguhan. Hakim yang visioner itulah yang akan memudahkan Hakim memberi kekuatan dalam memutus penolakan atau penerimaa permohonan Penangguhan . Pemberian penangguhan akan memberikan motivasi bagi kedua belah pihak untuk melakukan pembicaraan-pembiaraan intensif yang mengarah pada perdamaian. Bahkan sangat mungkin terjadi, penggugat akan mencabut gugatannya;
  2. Dalam hal adanya Tergugat yang tidak mematuhi putusan penangguhan, maka Hakim sebaiknya memberikan penjelasan kepada Tergugat. Bahwasanya Peratun bukan musuh, Peratun tidak menghukum,  Peratun hanya mengoreksi KTUN yang kurang baik menjadi baik. Meskipun publik banyak yang menilai bahwa Pengadilan itu menghukum, bukan sebagai media untuk mendapatkan solusi.  Kalau para pihak menilai pengadilan itu sebagai Mitra, efesien, maka begitu dibatalkan atau ditangguhkan oleh pengadilan, maka seharusnya segera mendukung dan mensosialisasikan dan meminta putusan yang berkekuatan tetap dan menjadikan putusan PTUN itu sebagai pertimbangan dalam menerbitkan KTUN pengganti. Sehingga visi bagi pejabat publik dalam berperkara PTUN adalah mencari kebenaran materill ;
  3. Dalam koridor memutuskan Penangguhan inilah, seorang Hakim dapat memainkan peran sebagai Agent Of Change dalam kehidupan berbangsa. Peranan Hakim sebagai agent of change dalam hal ini dengan meningkatkan kualitas   untuk melakukan law and legal reform; Law adalah hukum dalam arti makro/luas, sedangkan Legal adalah hukum dalam arti sempit. Apa yang direform dalam putusan Hakim? Dalam sistem hukum, ada peraturan hukum, aparatur Hukum dan budaya hukum. Yang dapat direform oleh hakim adalah budaya hukum, yakni mampu memotivasi masyarakat untuk taat hukum atau bahkan pembuat UU dapat merubah cara pandang hukumnya menjadi progressif. Untuk mencipatakan kepatuhan khususnya di kalangan pejabat TUN, maka Hakim harus konsisten terhadap budaya hukum melalui putusan-putusan yang ditujukan terhadap pejabat TUN;

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: