GLOBALISASI, HIPERREGULASI, DAN MASA DEPAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA

Oleh : Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, SH.

1. Globalisasi

Sekarang, kehidupan umat manusia di dunia sudah benar-benar saling berkaitan dan saling bergantung satu sama lain. Proses ke arah perkembangan demikian inilah yang biasa disebut sebagai proses globalisasi. Kehidupan yang tadinya bersifat has di suatu lokalitas, sekarang, sudah berkembang menjadi bagian yang tak terhindarkan dari globalisasi.

Karena itu, gelombang regulasi yang terjadi di satu Negara, pasti berpengaruh terhadap sistem regulasi di negara-negara lain. Hubungan saling pengaruh mempengaruhi itu, bahkan, bersifat lintas tradisi dan lintas sistem. Misalnya, konstitusi Negara-negara modern dewasa ini berisi banyak sekali prinsip-prinsip normatif yang satu sama lain saling mempengaruhi. Karena itu, sistem hukum di suatu Negara juga banyak meminjam dan menerima pengaruh dari Negara-negara lain.

Oleh sebab itu, pengetahuan kita tentang hukum kita sendiri tidak dapat lagi dilepaskan dari keharusan kita mengetahui bagaimana orang lain mengatur hal-hal yang sama dalam sistem hukum mereka. Perkembangan semacam ini tentu menambah kompleks permasalahan hukum yang dihadapi oleh setiap Negara, yang mengharuskan adalah reorientasi dalam cara pandang para sarjana hukum mengenai bagaimana cara mengelola sistem informasi hukum dan keadilan dengan sebaik-baiknya.

2. Gejala Hiper-Regulasi

Sekarang, kehidupan umat manusia di dunia berkembang semakin kompleks. Untuk mengatur kompleksitas itu diperlukan penataan aturan yang disepakati bersama. Karena itu, setiap hari manusia memproduksi norma pengatur. Makin kompleks kehidupan modern, makin banyak pula norma-norma aturan yang dibuat orang. Gejala demikian terjadi di semua Negara, baik yang menganut tradisi ‘civil law’ maupun yang menganut tradisi ‘civil law’.

Mengenai ha-hal yang pokok, seperti sistem pemilu, susunan dan kedudukan lembaga-lembaga Negara, dan sebagainya, di lingkungan Negara-negara ‘civil law’ tentu sejak lama sudah tertata sistemnya dengan baik. Karena itu, undang-undang baru di bidang-bidang yang bersifat pokok semacam itu sudah tidak pernah lagi dibuat orang. Akan tetapi, diluar soal-soal pokok semacam itu, setiap waktu, ada saja hal-hal baru yang perlu diatur dan dibuatkan undang-undangnya. Hal- hal yang dulunya tidak perlu diatur dalam undang-undang, sekarang timbul kebutuhan untuk mengaturnya dalam bentuk-bentuk, seperti larangan membunuh binatang. Larangan money-laundring, terorisme, dan sebagainya. Dengan perkataan lain, di lingkungan Negara-negara ‘civil law’, undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang tertulis juga terus diproduksi untuk memenuhi kebutuhan akan keteraturan hidup bersama.

Di kalangan Negara-negara ‘common law’ yang tidak terlalu mengandalkan peraturan dalam bentuk tertulis, sejak pertengahan abad ke-20 juga menghadapi kenyataan perlunya membuat aturan-aturan tertulis yang lebih banyak lagi. Karena itu, produksi undang-undang di Amerika Serikat yang menganut tradisi ‘common law’, dewasa ini, dapat dikatakan cenderung lebih banyak daripada produksi undang-undang di lingkungan negara-negara Eropah Kontinental yang menganut tradisi ‘civil law’. Karena itu, kecenderungan umat manusia untuk memproduksi peraturan, dari waktu ke waktu, terus saja berkembang, sehingga pada saatnya menimbulkan keadaan yang oleh Richard Susskind (The Future of Law) sebagai gejala “hyper-regulated society”.

Memang benar bahwa di zaman globalisasi dewasa ini, telah berkembang pula gejala berkurangnya tuntutan akan peran Negara dalam membuat peraturan atau dalam melakukan tindakan-tindakan yang bersifat intervensionistik ke dalam dinamika kehidupan masyarakat dan ekonomi pasar. Sejak tahun 1970-an dan terutama sesudah runtuhnya komunisme di Eropah Timur, berkembang luas kritik-kritik mengenai kinerja Negara kesejahteraan (welfare states) yang dianggap terlalu banyak ikut campur dalam urusan masyarakat dan dunia usaha.

Sebagai respons terhadap hal itu, sejak tahun 1970-an dan 1980-an muncul gelombang pengertian di seluruh dunia yang dikaitkan dengan kebijakan-kebijakan deregulasi, debirokratisasi, dan privatisasi. Dengan gelombang deregulasi itu, selintas dapat dikatakan, jumlah peraturan yang diproduksi Negara harus dikurangi agar tidak terlalu banyak. Namun, dalam praktik, jumlah norma aturan tersebut tidak menjadi berkurang secara drastis. Malahan, jumlah aturan tetap saja banyak  dan semakin banyak, yaitu diproduksi oleh actor yang bereda. Jika sebelumnya, produksi peraturan resmi di monopoli oleh Negara, sekarang ‘civil society’ dan ‘market’ memproduksi pula aturan-aturannya sendiri.

Bahkan, di samping ‘code of law’, masyarakat modern mulia juga memperkenalkan konsep ‘rule of ethics’ yang dikembangkan menjadi norma yang bersifat positif, seperti halnya hukum positif. Yang harus Dikembangkan dan ditegakkan dewasa ini bukan hanya hukum positif, tetapi ijuga etika positif. Karena itu, norma aturan dalam kehidupan bersama justeru tidaklah semakin sedikit atau berkurang. Yang berubah hanya aktor atau regulatornya saja. Banyak hal-hal yang dulunya harus diatur sendiri oleh negara, sekarang cukup oleh masyarakat atau dunia usaha sendiri. Pemerintah pun juga tidak lagi memonopoli kewenangna regulasi dalam melaksanakan ketentuan undang-undang. Sekarang sudah semakin banyak lembaga-lembaga negara yang bersifat independen yang diberi kewenangna tersendiri untuk memproduksi aturan-aturan di bidang tanggungjawabnya masing-masing.

3. Bantuan ‘Information and Communication Technologi’ (ICT)

Kompleksitas permasalahan hukum diatas sangat ditentukan oleh kemampuan kita mengelola informasi hukum yang demikian banyak dan rumit. Syukurlah dewasa ini umat manusia berhasil mengembangkan sistem informasi elektronik yang biasa dikenal dengan sebutan ICT (Information and Communication Technology). Hanya dengan memanfaatkan bantuan ICT inilah kita dapat mengelola informasi hukum dengan lebih baik ditengah kompleksitas dan banyaknya aturan-aturan hukum yang diproduksi oleh umat manusia.

Namun demikian, dengan adanya ICT itu, cara pandang kita sendiri tentang hukum, pelayanan hukum, dan bahkan profesi hukum tidak perlu lagi menghafalkan pasal demi pasal sesuatu undang-undang. Yang perlu dikuasai adalah teori dan prinsip-prinisip dasarnya, sehingga para sarjana hukum tidak perlu bersaing dengan operator IT.

Media komunikasi elektronik juga harus diterima sebagai media baru dalam komunikasi hukum. Misalnya, fungsi Lembaran Negara dan Berita Negara maupun tidak mau harus ditinjau ulang keberadaannya. Lembaran Negara memang tetap penting sebagai media pengumuman, dapat dipandang tidak efektif lagi, sehingga perlu dibantu oleh media elektronik dan media internet.

Demikan pula manajemen pembuatan peraturan, manajemen peradilan dan penegakan hukum mau tidak mau harus dikaji ulang fungsi dan performanya. Cara kerja polisi, jaksa, panitera, advokat, dan hakim harus berubah. Kuncinya adalah, siapa yang menguasai lebih banyak informasi hukum, dialah yang akan menentukan perkembangan hukum dan keadilan dalam kehidupan bersama.

Dapat saja terjadi bahwa para operator lulusan SMK atau SMA yang akrab dengan internet lebih mengetahui banyak mengenai aturan-aturan hukum tertentu dibandingkan dengan polisi, jaksa, hakim, dan advokat itu tidak menguasai sarana informasi untuk menguasai informasi hukum denga baik. Jika hal itu terjadi, maka masa depan hukum benar-benar terancam. Profesi hukum terancam karena fungsi-fungsi pelayanan hukum mengalami perubahan yang drastis dari keadaan sebelumnya. Apalagi banyak sarjana hukum, terutama yang senior-senior yang gagap teknologi dan bahkan enggan bergaul dengan teknologi infomasi. Pada saatnya mereka tentu akan menghadapi kesulitan sendiri.

4.  Peradilan Tata Usaha Negara

Apa hubungan dengan Pengadilan Tata Usaha Negara? Sudah tentu hal ini terkait tidak saja dengan Pengadilan Tata Usaha Negara, melainkan dengan semua lingkungan peradilan dan bahkan dengan semua profesi hukum dan lembaga-lembaga hukum. Hanya saja, karena diklat ini kebetulan diselenggarakan untuk para calon hakim tata usah negara, maka diskusi ini kita arahkan dengan mengaitkannya dengan peradilan tata usaha negara.

Sebagai salah satu lingkungan peradilan yang relatif tidak terlalu sibuk apabila dibandingkan dengan peradilan umum, para hakim dan panitera pengadilan tata usaha negara mempunyai kesempatan yang lebih leluasa untuk melakukan modernisasi terhadap sistem penyelenggaraan peradilan tata usaha negara. Mulailah dengan kantor pengadilan tempat kita masing-masing bekerja. Mulailah dari yang kecil dan sekarang juga (start small and now).

Sekarang, UU, PP, Perpes, Permen, Perda, dan sebagainya sudah semakin banyak dimuat dalam website. Biasakanlah membaca praturan-peraturan perundang-undangan itu dari internet. Karena itu, semua putusan pengadilan, semua risalah-risalah sidang, dan jadwal sidang, dan bahkan proses pemeriksaan persidangan haruslah mulai di’up-load’ melalui’video-streaming’ ke internet.

Penggunaan ICT ini dengan sendirinya akan mengembangkan transparansi dan kultur kerja baru yang lebih terbuka di lingkungan peradilan. Hanya yang wajib dirahasiakan saja yang sungguh-sungguh harus dirahasiakan, sedangkan untuk hal-hal yang lain, makin terbuka di lingkungan peradialn. Hanya yang wajib dirahasiakan, sedangkan untuk hal-hal yang lain, makin terbuka dikelolanya pasti akan semakin baik hasilnya. Dengan cara demikian kita dapat proses modernisasi sistem peradilan kita, sehingga pada saatnya dapat meningkatkan kepercayaan publik kepada lembaga-lembaga peradilan dan juga kepada proses terbentuknya keadialan di negeri kita.

5. Kita Memerlukan Sedikit’Enlightened Person’

Untuk melakukan modernisasi, kita tidak perlu banyak orang. Langkah-langkah modernisasi dapat dikerjakan mulai dari beberapa orang saja, asalkan orang tersebut mempunyai pandangan yang tercerahkan (enlightened) dan mau bekerja. Saya berharap saudara-saudara sebagai para calon hakim muda dapat membawa angin segar, darah baru, dalam jajaran para hakim dan dunia kehakiman Indonesia dalam rangka modernisasi sistem peradilan masa depan.

Bacaan Tambahan:

Jimly Asshidiqie, Pokok-Pokok hukum Tata Negara Indonesia pasca Reformasi, BIP-Gramedia,2008;

———————————, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, Jilid 1 dan Jilid 2, Konpres, jakarta,2007;

———————————, Hukum Tata Negara dan Pilar-pilar Demokrasi, Konpres, Jakarta,2006;

———————————, Konstitusi dan   Konstitusionalisme indonesia, PSHTN-FHUI-Konpres,Jakarta 2005;

——————————–, Konstitusi dan Ketatanegaraan Kontemporer, The Biography Institute, Jakarta,2007.

——————————–, Hukum Acara Pengujian Undang-Undang, Konpres, Jakarta,2006.

Dan lain-lain.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: