Wantimpres dan Mahkamah Agung Bahas Eksekusi Putusan PTUN


sumber; hukumonline.com

[Rabu, 17 February 2010]
Sulitnya mengeksekusi putusan PTUN.

Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) menyambangi gedung Mahkamah Agung, Rabu (17/2). Diterima langsung oleh Ketua Mahkamah Agung (MA) dan Wakil Ketua MA, mereka menggelar rapat tertutup.

Usai pertemuan, Anggota Wantimpres Jimly Asshidiqie kepada wartawan menuturkan kalau kedatangan Wantimpres adalah untuk memperoleh masukan sekaligus mendengarkan pembaharuan peradilan yang tengah dilakukan oleh MA.

Salah satu yang dibahas dalam pertemuan itu, lanjut Jimly, adalah permasalahan sulitnya eksekusi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Idealnya, pejabat TUN yang dihukum untuk mencabut surat keputusannya, melaksanakannya secara sukarela. Namun praktik bicara lain. Tak jarang pejabat TUN yang mengabaikan putusan PTUN.

UU No 5 Tahun 1986 tentang PTUN sebenarnya sudah mengatur mekanisme bagi pihak yang dirugikan atas bandelnya pejabat TUN yang tak melaksanakan putusan PTUN.

Bahkan UU No 9 Tahun 2004 tentang Perubahan UU No 5/1986, menambahkan sanksi baru bagi pejabat TUN yang keras kepala. Yaitu pembayaran uang paksa (dwangsom) dan atau sanksi administratif. Bahkan jika pejabat TUN bersangkutan masih tak manut, namanya akan dipampang dalam media massa cetak.

UU No 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua UU No 5/1986 lebih garang lagi. Ada tahapan-tahapan yang bisa dijalani jika pejabat TUN tak melaksanakan putusan secara sukarela. Pertama, apabila setelah 60 hari kerja putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap diterima, tapi tergugat tidak melaksanakan, maka keputusan TUN yang disengketakan tidak mempunyai kekuatan hukum lagi.

Tahap kedua, kalau putusan itu tetap tidak dilaksanakan dalam waktu 90 hari kemudian, maka penggugat mengajukan permohonan kepada ketua pengadilan agar pengadilan memerintahkan tergugat melaksanakan putusan pengadilan. Ketiga, kalau pejabat TUN tetap membandel, maka terhadap pejabat yang bersangkutan dikenakan uang paksa berupa pembayaran sejumlah uang dan/atau sanksi administratif.

Tahapan berikutnya, kalau uang paksa juga tak mempan, pejabat TUN tersebut diumumkan di media massa cetak setempat oleh panitera sejak tidak terpenuhinya ketentuan uang paksa atau sanksi administratif. Selain itu, ketua pengadilan bisa mengajukan pejabat TUN tersebut kepada Presiden dan DPR dalam rangka fungsi pengawasan.

Pengaturan berbagai mekanisme dan sanksi dalam UU No 51/2009 bukannya tanpa celah. Tentang dwangsom misalnya. UU No 51/2009 belum menjabarkannya secara jelas dan mengamanatkan pengaturannya dalam peraturan perundang-undangan lainnya. Lalu soal pengumuman di media massa cetak, masalah yang muncul adalah siapakah yang harus membayar biaya pemasangan iklan di media itu?

Lantaran peliknya masalah eksekusi putusan PTUN ini Wantimpres merasa perlu berdiskusi dengan Mahkamah Agung. Nantinya, hasil pertemuan ini akan disampaikan ke Presiden. Maklum, sesuai UU No 51/2009, Presiden adalah pemegang kekuasaan pemerintah tertinggi untuk memerintahkan pejabat TUN melaksanakan putusan PTUN.

ASh

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: