RUU PTUN perubahan kedua disahkan DPR


Komisi Yudisial Diberi Kewenangan Menganalisa Putusan

DPR masih menyisakan RUU Peradilan Militer, RUU KY dan RUU MK.

KITAB PTUNSetelah lebih dari satu tahun dibahas oleh DPR dan pemerintah, empat RUU di bidang peradilan akhirnya disahkan. Melalui Rapat Paripurna, Selasa (29/9), seluruh fraksi di DPR menyatakan setuju  RUU tentang Kekuasaan Kehakiman, RUU tentang Peradilan Umum, RUU tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan RUU tentang Peradilan Agama disahkan menjadi undang-undang.

Ketua Pansus Agun Gunandjar Sudarsa mengatakan penyusunan keempat RUU ini bertujuan untuk memperkuat reformasi peradilan di Indonesia. Dalam rangka itu, Agun memandang seluruh undang-undang bidang peradilan juga perlu disinkronkan. Sikronisasi itu meliputi juga RUU Komisi Yudisial, RUU Peradilan Militer, dan RUU Mahkamah Konstitusi yang tengah digodok DPR, serta UU Mahkamah Agung yang baru Nomor 3 Tahun 2009.

Menurut Agun, pengaturan mengenai kekuasaan kehakiman serta penyelenggaraan peradilan sejauh ini masih bersifat parsial dan berserakan dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, revisi UU Kekuasaan Kehakiman dirasa masih sangat diperlukan. Berdasarkan catatan hukumonline, DPR sebenarnya sempat mewacanakan akan mencabut UU Kekuasaan Kehakiman. Namun, merujuk penjelasan Pansus, pencabutan urung dilakukan.

“Hal ini paralel dengan semangat mewujudkan integrated justice system dan one roof system pada MA seperti apa yang kita saksikan baru saja mengesahkan RUU Pengadilan Tipikor, yang keseluruhan substansinya termuat dalam UU Kekuasaan Kehakiman, inilah yang disebut dengan integrated justice system dan one roof system pada MA,” ujarnya.

Selain RUU Kekuasaan Kehakiman, satu paket dalam pengesahan juga terdapat RUU Peradilan Umum, RUU Peradilan Tata Usaha Negara, dan RUU Peradilan Agama. Ketiga RUU organik ini merupakan penjabaran terperinci dalam RUU kekuasaan kehakiman.

Yang menarik dari empat RUU ini adalah penegasan tentang sistem pengawasan internal dan eksternal. Agun menjelaskan, keempat RUU mencoba menciptakan sistem pengawasan yang sinergis antara Mahkamah Agung (MA) dan Komisi Yudisial (KY). Sistem ini sebenarnya telah diintrodusir dalam UU MA terbaru dengan adanya ketentuan tentang Majelis Kehormatan Hakim yang komposisinya terdiri dari unsur MA dan KY.

“Bahkan, dalam rangka menjaga keluhuran martabat kehormatan hakim ini, diperjelas tentang kewenangan KY yang dapat menganalisis putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap sebagai dasar untuk lakukan mutasi hakim. Mutasi tersebut meliputi promosi dan demosi hakim,” ujarnya.

RUU Peradilan Umum

Pasal 13F

RUU Peradilan Agama

Pasal 12F

RUU PTUN

Pasal 13F

RUU Kekuasaan Kehakiman

Pasal 42

“Dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim, Komisi Yudisial dapat menganalisis putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagai dasar untuk melakukan mutasi hakim”

Kewenangan menganalisa putusan sebagaimana diketahui selama ini selalu menjadi polemik. Sebagian kalangan, khususnya internal korps pengadilan, memandang KY tidak berwenang menganalisa putusan dalam rangka pengawasan. Mereka khawatir KY dapat mengganggu independensi hakim. Sementara, kalangan lain berpendapat KY berwenang karena dari putusan bisa tergambar perilaku hakim. Indikasi tindak pidana juga bisa terbaca dari suatu putusan hakim. Faktanya, selama ini, KY memang menjadikan putusan sebagai ’cara’ mengetahui apakah ada pelanggaran kode etik atau tidak.

Hal baru lainnya adalah terkait proses rekrutmen hakim. KY diberi kewenangan untuk terlibat dalam proses rekrutmen hakim tingkat pengadilan negeri. Kewenangan ini berarti lebih luas dari bunyi Konstitusi sekalipun yang menetapkan fungsi KY ‘hanya’ untuk merekrut hakim agung. Khusus rekrutmen, paket RUU ini mensyaratkan bahwa untuk menjadi seorang hakim, seseorang harus lulus pendidikan hakim. “Hal ini sangat berbeda dengan pengaturan penerimaan calon hakim yang berlaku selama ini,” katanya.

Tiga pilar

Menteri Hukum dan HAM Andi Matalatta mengatakan disahkannya empat RUU bidang peradilan ini sejalan dengan kebijakan pemerintah dalam pembangunan hukum nasional. Dalam hal ini, pemerintah bersandarkan pada tiga pilar yaitu penyusunan peraturan perundang-undangan yang berkualitas, pembinaan aparatur penegakan hukum yang tertib, adil, bersih dan berwibawa, serta pembinaan kesadaran hukum masyarakat.

“Ketiga pilar ini harus dilaksanakan secara seimbang, sehingga dapat berjalan seiring dalam mendukung pemerintahan yang bersih, berwibawa, dan mendukung pembangunan nasional,” ujarnya.

Andi menyambut baik penguatan sistem pengawasan internal dan eksternal yang diatur dalam keempat RUU tersebut. Selain itu, ia juga mendukung pengaturan tentang rekrutmen hakim yang lebih ketat dari sebelumnya. “Proses seleksi hakim dilakukan secara transparan, akuntabel dan partisipatif, dan sebelumnya harus lulus dari pendidikan hakim,” tuturnya.

Sumber; http://www.hukumonline.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: