Ketua MK: Polisi Tak Berhak Usut Penyalahgunaan Wewenang Pimpinan KPK


mk-dalam

Jakarta – Polisi tidak berhak mengusut dugaan penyalahgunaan wewenang pimpinan KPK. Hal itu disebabkan, ranah penyalahgunaan masuk ke dalam wilayah hukum administrasi.

“Penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan oleh pejabat menurut UU No 5 tahun 1986 dan UU No 9 tahun 2004 bisa digugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), bukan ditangani kepolisian. Sebab polisi hanya menangani kasus pidana,” jelas Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD saat dihubungi detikcom, Sabtu (19/9/2009).

Mahfud melanjutkan, istilah penyalahgunaan kewenangan (detournement de povoir) adalah rezim hukum administrasi. “Bukan hukum pidana,” kata Mahfud.

Jadi, lanjut Mahfud, polisi tidak bisa sembarangan melakukan pengusutan penyalahgunaan wewenang. “Hanya jika ada unsur pidananya,” tutup Mahfud.

Sementara itu…

Langkah polisi menetapkan pimpinan KPK Chandra M Hamzah dan Bibit Samad Rianto sebagai tersangka penyalahgunaan wewenang dinilai keliru. Polisi dinilai tidak bisa menemukan adanya indikasi pidana.

“Ketika menjadikan Bibit dan Chandra sebagai tersangka polisi salah karena ternyata dalam penyalahgunaan itu tidak ada tindak pidana yang dilakukan oleh pimpinan KPK,” kata Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD saat dihubungi detikcom, Sabtu (19/9/2009).

Sebelumnya dia menyebutkan bila, penyalahgunaan wewenang yang disangkakan kepada pimpinan KPK tidak bisa ditangani polisi, karena penyalahgunaan wewenang itu masuk ranah hukum administrasi. Dan hanya bisa dilakukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), sesuai UU No 5 tahun 1986 dan UU No 9 TAHUN 2004.

“Semula polisi mengatakan bahwa pimpinan KPK diduga menerima aliran dana (suap) dari Anggoro Widjaja, tapi kemudian Ari Muladi (tersangka kasus suap Anggoro) mengaku bahwa uang itu tidak pernah diberikan kepada pimpinan KPK, melainkan ditilep sendiri, sehingga dia dijebloskan ke penjara,” jelasnya.

Kemudian, lanjut Mahfud, polisi mengatakan Chandara dan Bibit menyalahgunakan wewenang karena memaksa agar buron BLBI, Joko s Tjandra dan tersangka korupsi Anggoro Widjojo dicekal. “Tapi ternyata Ditjen Imigrasi mengatakan pencekalan dilakukan secara benar dan tak ada paksaan dari KPK,” tutupnya.

sumber;www.detik.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: