TERBARU; RUU KEKUASAAN KEHAKIMAN


g
RANCANGAN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR …  TAHUN …
TENTANG
KEKUASAAN KEHAKIMAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:  a.    bahwa kekuasaan kehakiman menurut Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan kekuasaan yang merdeka yang
dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya,
dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi, untuk menyelenggarakan peradilan
guna menegakkan hukum dan keadilan;
b. bahwa untuk mewujudkan kekuasaan kehakiman yang merdeka dan
peradilan yang bersih serta berwibawa perlu dilakukan penataan sistem
peradilan yang terpadu;
c. bahwa Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan
Kehakiman tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum dan
ketatanegaraan;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,
huruf b, dan huruf c perlu membentuk Undang-Undang tentang Kekuasaan
Kehakiman;
Mengingat:  Pasal 20, Pasal 21, Pasal 24, Pasal 24A, Pasal 24B, Pasal 24C dan Pasal 25
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun  1945;
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
MEMUTUSKAN:
Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG KEKUASAAN KEHAKIMAN.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:
1. Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan
peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik
Indonesia.
2. Mahkamah Agung adalah pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Mahkamah Konstitusi adalah pelaku kekuasaan Kehakiman sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Komisi Yudisial adalah lembaga negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Hakim adalah hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan yang berada
di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan
peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan hakim pada pengadilan
khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut.
6. Hakim Agung adalah hakim pada Mahkamah Agung.
7. Hakim Konstitusi adalah hakim pada Mahkamah Konstitusi.
8. Pengadilan Khusus adalah pengadilan yang mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan
memutus perkara
tertentu yang hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan badan
peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung  yang diatur dalam undang-undang.
9. Hakim Ad hoc adalah hakim yang bersifat sementara yang memiliki keahlian dan
pengalaman di bidang tertentu untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara
yang pengangkatannya diatur dalam undang-undang.
BAB II
ASAS PENYELENGGARAAN KEKUASAAN KEHAKIMAN
Pasal 2
(1) Peradilan dilakukan “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”.
(2) Peradilan negara menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan
Pancasila.
(3) Semua peradilan di seluruh wilayah negara Republik Indonesia adalah peradilan negara
yang diatur dengan undang-undang.
(4) Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.
Pasal 3
(1) Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menjaga
kemandirian peradilan.
(2) Segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain di luar kekuasaan kehakiman
dilarang, kecuali dalam hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Pasal 4
(1) Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang.
(2) Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan  dan
rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.
Pasal 5
(1) Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang
hidup dalam masyarakat.
(2) Hakim harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil, profesional,
dan berpengalaman di bidang hukum.
(3) Hakim wajib menaati Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.
Pasal 6
(1) Tidak seorangpun dapat dihadapkan di depan pengadilan kecuali jika oleh undang-undang
ditentukan lain.
(2) Tidak seorangpun dapat dipidana, kecuali jika pengadilan mendapat keyakinan berdasarkan
alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, dinyatakan terbukti bersalah atas
perbuatan yang didakwakan atas dirinya.
Pasal 7
Upaya penyelesaian sengketa perdata dapat dilakukan di luar peradilan negara melalui
perdamaian atau arbitrase.
Pasal 8
Tidak seorangpun dapat dikenakan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan,
kecuali atas perintah tertulis dari kekuasaan yang sah dalam hal dan menurut cara yang diatur
dalam undang-undang.
Pasal 9
(1) Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan/atau dihadapkan di  depan
pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang
menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
(2) Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim  wajib memperhatikan pula sifat
yang baik dan jahat dari terdakwa.
Pasal 10
(1) Setiap orang yang ditangkap, ditahan, dituntut, atau diadili tanpa alasan berdasarkan
undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang
diterapkannya, berhak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi.
(2) Pejabat yang dengan sengaja melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Ketentuan mengenai tata cara penuntutan ganti kerugian, rehabilitasi dan pembebanan
ganti kerugian diatur dalam undang-undang.
Pasal 11
(1) Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara
yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib
untuk memeriksa dan mengadilinya.
(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menutup usaha penyelesaian
perkara perdata secara perdamaian.
.
Pasal 12
(1) Pengadilan memeriksa, mengadili, dan memutus perkara dengan susunan sekurang-
kurangnya 3 (tiga) orang hakim, kecuali  jika oleh undang-undang ditentukan lain.
(2) Susunan Hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas seorang Hakim ketua dan
dua orang Hakim anggota.
(3) Hakim dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara dibantu oleh seorang panitera
atau seorang yang ditugaskan melakukan pekerjaan panitera.
(4) Dalam perkara pidana wajib hadir pula seorang penuntut umum, kecuali jika oleh undang-
undang ditentukan lain.
Pasal 13
(1) Pengadilan memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana dengan kehadiran
terdakwa, kecuali jika oleh undang-undang ditentukan lain.
(2) Dalam hal terdakwa tidak hadir, sedangkan pemeriksaan dinyatakan telah selesai,  putusan
dapat diucapkan tanpa dihadiri terdakwa.
Pasal 14
(1) Semua sidang pemeriksaan pengadilan adalah terbuka untuk umum, kecuali jika oleh
undang-undang ditentukan lain.
(2) Putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam
sidang terbuka untuk umum.
(3) Tidak dipenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
mengakibatkan putusan batal demi hukum.
Pasal 15
(1) Putusan diambil berdasarkan sidang
permusyawaratan Hakim yang bersifat rahasia.
(2) Dalam sidang permusyawaratan, setiap Hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau
pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak
terpisahkan dari putusan.
(3) Dalam hal sidang permusyawaratan tidak dapat dicapai mufakat bulat, pendapat Hakim
yang berbeda wajib dimuat dalam putusan.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai sidang permusyawaratan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dan ayat (3)
diatur
dalam Peraturan
Mahkamah Agung
.
Pasal 16
Pengadilan wajib saling memberi bantuan yang diminta untuk kepentingan peradilan.
Pasal 17
Tindak pidana yang dilakukan bersama-sama oleh mereka yang termasuk lingkungan peradilan
umum dan lingkungan peradilan militer, diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan
peradilan umum, kecuali dalam keadaan tertentu menurut keputusan Ketua Mahkamah Agung
perkara itu harus diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan militer.
Pasal 18
(1) Pihak yang diadili mempunyai hak ingkar terhadap hakim yang mengadili perkaranya.
(2) Hak ingkar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah hak seseorang yang diadili untuk
mengajukan keberatan yang disertai dengan alasan terhadap seorang hakim yang
mengadili perkaranya.
(3) Seorang Hakim wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila terikat hubungan
keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga, atau hubungan suami atau istri
meskipun telah bercerai, dengan ketua, salah seorang hakim anggota, jaksa, advokat, atau
panitera.
(4) Ketua majelis, Hakim anggota, jaksa, atau panitera wajib mengundurkan diri dari
persidangan apabila terikat hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat
ketiga, atau hubungan suami atau istri meskipun telah bercerai dengan pihak yang diadili
atau advokat.
g
(5) Seorang Hakim atau panitera wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila ia
mempunyai kepentingan langsung atau tidak langsung dengan perkara yang sedang
diperiksa, baik atas kehendaknya sendiri maupun atas permintaan pihak yang berperkara.
(6) Dalam hal terjadi pelanggaran terhadap ketentuan pada ayat (5), putusan dinyatakan tidak
sah dan terhadap Hakim atau panitera yang bersangkutan dikenakan sanksi administratif
atau dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB III
PELAKU KEKUASAAN KEHAKIMAN
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 19
Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang
berada di bawahnya, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.
Bagian Kedua
Mahkamah Agung dan  Badan Peradilan di bawahnya
Pasal  20
(1) Mahkamah Agung merupakan pengadilan negara tertinggi dari keempat lingkungan
peradilan.
(2) Mahkamah Agung berwenang:
a. mengadili pada tingkat kasasi terhadap putusan yang diberikan pada tingkat terakhir
oleh pengadilan di semua lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah
Agung;
b. menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap      undang-
undang; dan
c. kewenangan lainnya yang diberikan undang-undang.
(3) Pernyataan tidak berlaku peraturan perundang-undangan sebagai hasil pengujian
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat diambil baik dalam pemeriksaan
tingkat kasasi maupun berdasarkan permohonan langsung kepada Mahkamah Agung.
(4) Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi terhadap penyelenggaraaan peradilan
pada semua badan peradilan yang berada di bawahnya.
Pasal 21
(1) Organisasi, administrasi, dan finansial Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada
di bawahnya berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung.
(2) Ketentuan mengenai organisasi, administrasi, dan finansial badan peradilan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) untuk masing-masing lingkungan peradilan diatur dalam undang-
undang sesuai dengan kekhususan lingkungan peradilan masing-masing.
Pasal 22
(1) Mahkamah Agung dapat memberi keterangan, pertimbangan, dan nasihat masalah hukum
kepada lembaga negara dan lembaga pemerintahan.
(2) Ketentuan mengenai pemberian keterangan, pertimbangan, dan nasihat masalah hukum
kepada lembaga negara dan lembaga pemerintahan diatur lebih lanjut dalam undang-
undang.
Pasal 23
Putusan pengadilan dalam tingkat banding dapat dimintakan kasasi kepada Mahkamah Agung
oleh pihak-pihak yang bersangkutan, kecuali jika oleh undang-undang ditentukan lain.
Pasal 24
(1) Terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, pihak-pihak
yang bersangkutan dapat mengajukan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung,
apabila terdapat hal atau keadaan tertentu yang ditentukan dalam undang-undang.
(2) Terhadap putusan peninjauan kembali tidak dapat dilakukan peninjauan kembali.
Pasal 25
(1) Badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung meliputi badan peradilan dalam
lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha
negara.
(2) Peradilan umum berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana dan
perdata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Peradilan agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas dan berwenang
memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara antara orang-orang yang
beragama Islam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4) Peradilan  berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata
usaha negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5) Peradilan militer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang memeriksa, mengadili,
dan memutus perkara tindak pidana militer.
Pasal 26
(1) Putusan pengadilan tingkat pertama dapat dimintakan banding kepada pengadilan tinggi
oleh pihak-pihak yang bersangkutan, kecuali jika oleh undang-undang ditentukan lain.
(2) Putusan pengadilan tingkat pertama, yang tidak merupakan pembebasan dari dakwaan
atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum, dapat dimintakan banding kepada
pengadilan tinggi oleh pihak-pihak yang bersangkutan, kecuali jika oleh undang-undang
ditentukan lain.
Pasal 27
(1)  Pengadilan khusus hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan peradilan yang
berada di bawah Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25.
(2)  Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan Pengadilan Khusus sebagimana dimaksud
pada ayat (1) diatur dalam undang-undang.
Pasal 28
Susunan, kekuasaan, dan hukum acara Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di
bawahnya sebagaimana dimaksud dalam diatur dalam undang-undang.
Bagian Kedua
Mahkamah Konstitusi
Pasal 29
(1) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang
putusannya bersifat final untuk:
a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945;
b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
c. memutus pembubaran partai politik; dan
d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.
(2) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Mahkamah Konstitusi wajib
memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden dan/atau
Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan
terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya atau perbuatan tercela,
dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.
(3) Susunan, kekuasaaan dan hukum acara Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diatur dengan undang-undang.
(4)  Organisasi, administrasi, dan finansial Mahkamah Konstitusi berada di bawah kekuasaan
dan kewenangan Mahkamah Konstitusi.
BAB IV
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN HAKIM
Bagian Kesatu
Pengangkatan Hakim
Paragraf 1
Hakim pada Mahkamah Agung dan
Badan Peradilan di bawah Mahkamah Agung
Pasal  30
(1) Pengangkatan Hakim Agung berasal dari Hakim karier dan nonkarier.
(2) Pengangkatan Hakim Agung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Komisi
Yudisial.
(3) Ketentuan mengenai syarat dan tata cara pengangkatan Hakim Agung sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatur dalam undang-undang.
Pasal 31
(1) Hakim pengadilan merupakan pejabat yang melakukan tugas kekuasaan kehakiman yang
berada pada badan peradilan di bawah Mahkamah Agung.
(2) Hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat merangkap jabatan kecuali jika
kecuali jika oleh undang-undang ditentukan lain.
Pasal 32
(1) Hakim Ad hoc dapat diangkat  pada Pengadilan Khusus untuk memeriksa, mengadili dan
memutuskan perkara yang membutuhkan keahlian dan pengalaman di bidang tertentu
dalam jangka waktu tertenu.
(2) Ketentuan mengenai syarat dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian Hakim Ad hoc
sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  diatur
dalam undang-undang
.
Paragraf 2
Hakim  Konstitusi
Pasal 33
Hakim Konstitusi harus memenuhi syarat sebagai berikut:
a. memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela;
b. adil; dan
c. negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan.
Pasal 34
Ketentuan mengenai syarat dan tata cara pengangkatan Hakim Konstitusi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 33 diatur dengan Undang-Undang.
Bagian Kedua
Pemberhentian Hakim
Paragraf 1
Hakim pada Mahkamah Agung
dan Badan Peradilan di Bawah Mahkamah Agung
Pasal 35
Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda Mahkamah Agung, dan hakim Agung diberhentikan dengan
hormat dari jabatannya oleh Presiden atas usul Mahkamah Agung karena:
a. meninggal dunia;
b. telah mencapai usia pensiun;
c. atas permintaan sendiri secara tertulis;
d. sakit jasmani atau rohani secara terus menerus selama 3 (tiga) bulan berturut-turut yang
dibuktikan dengan surat keterangan dokter; atau
e. ternyata tidak cakap dalam menjalankan tugasnya.
Pasal 36
(1) Hakim Agung hanya dapat diberhentikan tidak dengan hormat dalam masa jabatannya
apabila:
a. dipidana karena bersalah melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan putusan
pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
b. melakukan perbuatan tercela;
c. melalaikan kewajiban dalam menjalankan tugas pekerjaannya terus-menerus selama 3
(tiga) bulan;
d. melanggar sumpah atau janji jabatan;
e. melanggar  larangan  sebagaimana  dimaksud  dalam Pasal 31; atau
f. melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.
(2) Hakim Agung sebelum diberhentikan tidak dengan hormat sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dapat diberhentikan sementara dari jabatannya oleh Presiden atas usul Mahkamah
Agung.
Pasal 37
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberhentian Hakim Agung sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 35 dan Pasal 36 diatur dengan Undang-Undang.
Pasal 38
(1) Hakim pengadilan diberhentikan dengan hormat dari jabatannya karena:
a. atas permintaan sendiri secara tertulis;
b. sakit jasmani atau rohani secara terus menerus;
c. perlu limitasi waktu terkait sakit jasmani atau rohani terus-menerus;
d. telah mencapai usia pensiun; atau
e. tidak cakap dalam menjalankan tugasnya.
(2) Hakim pengadilan yang meninggal dunia dengan sendirinya diberhentikan dengan hormat
dari jabatannya oleh Presiden.
Pasal 39
(1) Hakim Pengadilan diberhentikan tidak dengan hormat dari jabatannya dengan alasan:
a. dipidana karena bersalah melakukan tindak pidana kejahatan;
b. melakukan perbuatan tercela;
c. melalaikan kewajiban dalam menjalankan tugas pekerjaannya terus menerus selama 3
(tiga) bulan;
d. melanggar sumpah atau janji jabatan; atau
e. melanggar Kode Etik dan  Pedoman Perilaku Hakim.
(2) Pengusulan pemberhentian tidak dengan hormat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan oleh Ketua Mahkamah Agung dan/atau Komisi Yudisial melalui Ketua Mahkamah
Agung setelah yang bersangkutan diberi kesempatan secukupnya untuk membela diri di
hadapan Majelis Kehormatan.
(3) Majelis Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
Pasal  40
(1)  Hakim pengadilan sebelum diberhentikan tidak dengan hormat sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 35, dapat diberhentikan sementara dari jabatannya oleh Ketua Mahkamah
Agung.
(2)  Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Komisi
Yudisial.
(3)  Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberhentian Hakim pengadilan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diatur dalam undang-undang.
Paragraf 2
Hakim Konstitusi
Pasal 41
(1) Hakim Konstitusi diberhentikan dengan hormat apabila:
a. meninggal dunia;
b. mengundurkan diri atas permintaan sendiri yang diajukan kepada Ketua Mahkamah
Konstitusi;
c. telah mencapai usia pensiun;
d. telah berakhir masa jabatannya; atau
e. sakit jasmani atau rohani secara terus-menerus yang dibuktikan dengan surat keterangan
dokter.
(2) Hakim  Konstitusi diberhentikan dengan tidak hormat apabila:
a. dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
b. melakukan perbuatan tercela;
c. tidak menghadiri persidangan yang menjadi tugas dan kewajibannya selama 5 (lima) kali
berturut-turut tanpa alasan yang sah;
d. melanggar sumpah atau janji jabatan;
e. dengan sengaja menghambat Mahkamah Konstitusi memberi putusan dalam waktu
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7B ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945
;
atau
f. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Hakim Konstitusi.
(3) Permintaan pemberhentian dengan tidak hormat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf
b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f dilakukan setelah yang bersangkutan diberi
kesempatan untuk membela diri di hadapan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi.
(4)  Pemberhentian Hakim Konstitusi ditetapkan dengan Peraturan Presiden atas permintaan
Ketua Mahkamah Konstitusi.
Pasal  42
Hakim Konstitusi sebelum diberhentikan dengan tidak hormat, diberhentikan sementara dari
jabatannya dengan Peraturan Presiden atas permintaan Ketua Mahkamah Konstitusi, kecuali
alasan pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf a.
Pasal 43
Ketentuan mengenai tata cara pemberhentian dengan hormat, tidak dengan hormat dan
pemberhentian sementara  diatur dengan undang-undang.
BAB V
BADAN-BADAN LAIN YANG FUNGSINYA BERKAITAN DENGAN KEKUASAAN KEHAKIMAN
Pasal 44
(1) Selain Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya serta Mahkamah Konstitusi,
terdapat badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasan kehakiman.
(2) Fungsi yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi:
a. penyelidikan dan penyidikan;
b. penuntutan;
c. pelaksanaan putusan;
d. pemberian jasa hukum; dan
e. penyelesaian sengketa di luar peradilan.
(3) Ketentuan mengenai badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan
kehakiman diatur dalam undang-undang.
BAB VI
PENGAWASAN HAKIM
Pasal 45
(1) Pengawasan tertinggi terhadap penyelenggaraan peradilan pada semua badan peradilan
yang berada di bawahnya dalam menyelenggarakan kekuasaan kehakiman dilakukan oleh
Mahkamah Agung.
(2) Selain pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Mahkamah Agung melakukan
pengawasan tertinggi terhadap pelaksanaan tugas administrasi dan keuangan.
(3) Pengawasan internal atas tingkah laku Hakim dilakukan oleh Mahkamah Agung.
(4) Pengawasan dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3)
tidak boleh mengurangi kebebasan Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara.
Pasal  46
(1) Dalam rangka menjaga kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku Hakim  dilakukan
pengawasan eksternal oleh Komisi Yudisial.
(2) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komisi Yudisial:
a. menerima dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat dan/atau informasi dugaan
pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim;
b. menghadiri persidangan di pengadilan, kecuali  dalam  persidangan tertentu;
c. memeriksa dan memutus dugaan pelanggaran atas Kode Etik dan Pedoman Perilaku
Hakim.
Pasal 47
(1) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 dan 46,
Komisi Yudisial dan/atau Mahkamah Agung wajib:
a. menaati norma dan peraturan perundang-undangan;
b. berpedoman pada Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim; dan
c.    menjaga kerahasiaan keterangan atau informasi yang diperoleh.
(2) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (1a) tidak boleh
mengurangi kebebasan Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara.
(3) Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
ditetapkan oleh Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan eksternal dan pengawasan internal Hakim
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 dan Pasal 46 diatur dalam undang-undang.
Pasal 48
Dalam menjaga kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku Hakim, Komisi Yudisial dapat
menganalisa putusan-putusan Hakim yang sudah berkekuatan hukum tetap sebagai dasar
rekomendasi untuk melakukan promosi dan mutasi  Hakim.
Pasal 49
(1) Pengawasan Hakim Konstitusi dilakukan oleh Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi.
(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam undang-undang.
BAB VII
PENYELESAIAN SENGKETA DI LUAR PERADILAN
Bagian Pertama
Arbitrase
Pasal 50
(1) Arbitrase merupakan cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan yang
didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang
bersengketa.
(2) Sengketa yang dapat diselesaikan melalui arbitrase hanya sengketa di bidang perdagangan
dan mengenai hak yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai
sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa.
(3) Sengketa yang tidak dapat diselesaikan melalui arbitrase adalah sengketa yang menurut
peraturan perundang-undangan tidak dapat di diadakan perdamaian.
Pasal 51
Putusan arbitrase dilaksanakan seperti pelaksanaan putusan Pengadilan yang telah
mempunyai kekuatan hukum tetap dan dilaksanakan dengan perintah Ketua Pengadilan.
Bagian Kedua
Alternatif Penyelesaian Sengketa
Pasal 52
Alternatif Penyelesaian Sengketa merupakan  lembaga penyelesaian sengketa atau beda
pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan
dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.
Pasal 53
Ketentuan lebih lanjut mengenai arbitrase dan penyelesaian sengketa di luar peradilan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50, Pasal 51,
dan Pasal 52 diatur dalam  undang-undang.
BAB VIII
KEDUDUKAN HAKIM DAN PEJABAT PERADILAN
Pasal 54
Hakim adalah pejabat yang melakukan kekuasaan kehakiman yang diatur dalam undang-
undang.
Pasal 55
Untuk dapat diangkat menjadi Panitera Pengadilani, seorang calon harus memenuhi syarat
sebagai berikut:
a. warga negara Indonesia;
b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
c. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
d. berijazah paling rendah sarjana hukum;
e. berpengalaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
f. mampu   secara   rohani    dan   jasmani   untuk    menjalankan  tugas   dan kewajiban.
Pasal 56
Untuk dapat diangkat menjadi Panitera Pengganti Pengadilan, seorang calon harus memenuhi
syarat sebagai berikut:
a. syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf f;
dan
b. berpengalaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
Pasal 57
Untuk dapat diangkat menjadi Jurusita, seorang calon harus memenuhi syarat sebagai berikut:
a. warga negara Indonesia;
b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
c. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945;
d. berijazah paling rendah Pendidikan Menengah Atas;
e. berpengalaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
f. mampu secara rohani dan jasmani untuk menjalankan tugas dan kewajiban.
Pasal 58
(1) Sebelum memangku jabatannya, Hakim, panitera, panitera pengganti, dan juru sita untuk
masing-masing lingkungan peradilan wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut
agamanya.
(2) Sebelum memangku jabatannya, Hakim Konstitusi, panitera, panitera pengganti, dan juru
sita
wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut agamanya.
(3) Lafal sumpah atau janji Hakim dan Hakim Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dan ayat (2) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4) Lafal sumpah atau janji panitera, panitera pengganti, atau juru sita sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dan ayat (2) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 59
Panitera, panitera pengganti, dan juru sita merupakan pejabat peradilan yang pengangkatan
dan pemberhentiannya serta tugas pokoknya diatur dalam undang-undang.
BAB IX
JAMINAN KEAMANAN DAN KESEJAHTERAAN HAKIM;
Pasal 60
(1). Negara memberikan jaminan keamanan dan kesejahteraan Hakim dan Hakim Konstitusi
dalam menjalankan tugas dan tanggungjawab penyelengaraan kekuasaan kehakiman.
(2) Jaminan keamanan dan kesejahteraan Hakim dan Hakim Konstitusi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 61
(1) Hakim Adhoc dalam menjalankan tugas dan tanggungjawab penyelenggaraan kekuasaan
kehakiman diberikan tunjangan khusus.
(2) tunjangan khusus seagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan
peraturan perndang-undangan.
BAB X
PUTUSAN PENGADILAN
Pasal 62
(1) Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat materi
pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum
tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.
(2) Tiap putusan pengadilan harus ditandatangani oleh ketua serta Hakim yang memutus dan
panitera yang ikut serta bersidang.
Pasal 63
Penetapan, ikhtisar rapat permusyawaratan, dan berita acara pemeriksaan sidang
ditandatangani oleh ketua majelis Hakim dan panitera sidang.
Pasal 64
(1) Pengadilan wajib memberikan akses kepada masyarakat untuk memperoleh informasi yang
berkaitan dengan putusan dan biaya perkara dalam proses persidangan.
(2) Pengadilan wajib menyampaikan salinan putusan kepada para pihak dalam jangka waktu
yang ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
(3) Dalam perkara pidana putusan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan
kepada instansi yang terkait dengan pelaksanaan putusan.
Pasal 65
(1) Dalam memeriksa dan memutus perkara, Hakim harus bertanggungjawab atas penetapan
dan putusan yang dibuatnya.
(2) Penetapan dan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat pertimbangan
Hakim  yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang kuat dan benar.
(3) Dalam hal terdapat putusan yang memuat pertimbangan Hakim yang tidak sesuai
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial dapat
menganalisa  putusan Hakim  sebagai tahap awal adanya dugaan pelanggaran tingkah laku
hakim.
BAB XI
PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN
Pasal  66
(1) Pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara pidana dilakukan oleh jaksa.
(2) Pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara perdata dilakukan oleh panitera dan juru
sita dipimpin oleh ketua pengadilan.
(3) Putusan pengadilan dilaksanakan dengan memperhatikan nilai kemanusiaan dan keadilan.
Pasal 67
(1) Ketua pengadilan wajib mengawasi pelaksanaan putusan pengadilan yang telah
memperoleh kekuatan hukum tetap.
(2) Pengawasan pelaksanaan putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB XII
BANTUAN HUKUM
Pasal 68
(1) Setiap orang yang berperkara berhak memperoleh bantuan hukum.
(2) Negara membebaskan biaya perkara bagi pencari keadilan yang tidak mampu.
Pasal 69
(1) Pada setiap Pengadilan Negeri dibentuk pos bantuan hukum untuk memberikan
kesempatan kepada pencari keadilan yang tidak mampu dalam memperoleh bantuan
hukum.
(2) Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1),  diberikan  kepada pencari keadilan
yang tidak mampu, pada semua tingkat peradilan sampai putusan terhadap perkara
tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap.
(3) Ketentuan mengenai bantuan hukum dan pos bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-udangan.
BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 70
Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan yang merupakan peraturan
pelaksana yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman dinyatakan masih tetap berlaku
sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.
Pasal 71
Pada saat mulai berlakunya Undang-Undang ini, maka Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004
tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 8,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4358) dicabut dan dinyatakan tidak
berlaku.
Pasal 72
Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
Disahkan di Jakarta
pada tanggal ………………..
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
SUSILO BAMBANG YUDHOYONO
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal ……………….
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ANDI MATTALATTA
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN … NOMOR …
PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR … TAHUN …
TENTANG
KEKUASAAN KEHAKIMAN
I.  UMUM
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa
Indonesia adalah negara hukum. Sejalan dengan ketentuan tersebut maka salah satu prinsip
penting negara hukum adalah adanya jaminan penyelengaraan kekuasaan kehakiman yang
merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya untuk menyelenggarakan peradilan guna
menegakkan hukum dan keadilan.
.
Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah membawa
perubahan dalam kehidupan ketatanegaraan khususnya dalam pelaksanaan kekuasaan
kehakiman. Berdasarkan perubahan tersebut ditegaskan bahwa kekuasaan kehakiman
dilaksanakan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya
dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer,
lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.
Pasal 24 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan
bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk
menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.
Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang
berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama,
lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah
Mahkamah Konstitusi.
Pasal 24A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditentukan bahwa
Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-
undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang
lainnya yang diberikan oleh undang-undang.
Berdasarkan Pasal 24C ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk menguji undang-undang
terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; memutus
sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; memutus pembubaran partai politik;
memutus perselisihan hasil pemilihan umum; dan memberikan putusan atas pendapat DPR
bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga telah  melakukan pelanggaran hukum
berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya,
atau perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau
Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.
Untuk menjaga Kekuasaan Kehakiman yang merdeka sebagaimana diamanatkan dalam
Pasal 24 Undang-Undang Dasar Negara  Republik Indonesia Tahun 1945, maka
kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim merupakan hal yang sangat essensial
untuk dipertahankan.
Sehubungan dengan itu, berdasarkan Pasal 24B Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945, Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan
pengangkatan Hakim Agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan
menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.
UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman sudah tidak sesuaii lagi dengan
tuntutan reformasi peradilan dan perkembangan sistem ketatnegaraan, terlebih dengan
adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU/2006, yang salah satunya telah
membatalkan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan
Kehakiman. Selain itu putusan MK tersebut juga membatalkan pasal-pasal yang terkait
dengan pengawasan hakim dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Komisi
Yudisial. Sebagai konsekuensi logis dari putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, berbagai
ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan kekuasan kehakiman perlu dilakukan
penyempurnaan, yaitu antara laian Undang-Undang tentang Mahkamah Agung, Undang-
Undang tentang Komisi Yudisial, dan Undang-Undang tentang Mahkamah Konsitusi,
Undang-Undang tentang Peradilan Umum, Undang-Undang tentang Peradilan Agama,
Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang tentang Peradilan
Militer.
Sehubungan dengan hal tersebut, sebagai upaya untuk memperkuat penyelenggaraan
kekuasaan kehakiman dan mewujud sistem peradilan terpadu (
integrated justice system),
maka Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman sebagai dasar
penyelenggaraan kekuasaan kehakiman perlu dilakukan penggantian.
Hal-hal penting dalam Rancangan Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman antara
lain sebagai berikut:
a.   Ruang lingkup hakim atau definisi hakim hanya meliputi Hakim Agung pada Mahkamah
Agung dan hakim pada badan peradilan di bawah Mahkamah Agung. Sedangkan hakim
pada Mahkamah Konstitusi atau yang disebut Hakim Konstitusi, oleh karena mempunyai
tugas dan tanggung jawab yang spesifik sebagaimana dalam Pasal 24C Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Juncto Undnag-Undang Nomor 24 Tahun
2003 tentang Mahkamah Konstitusi, maka Hakim Konstitusi dalam perubahan Undang-
undang ini tidak termasuk dalam ruang lingkup hakim.
b.   Sebagai konsekuensi logis dari dikeluarkannya Hakim Konstitusi dari ruang lingkup hakim
sebagaimana diuraikan di atas, maka terdapat dikotomi pengawasan antara Hakim
Agung dan Hakim pada badan peradilan di bawah Mahkamah Agung dengan Hakim
Konstitusi.
c.  Perlu diinternalisasikannya secara garis besar mengenai Kode etik dan Kode Perilaku
Hakim yang harus dijunjung dan dijaga baik oleh Hakim Agung dan hakim pada badan
peradilan di bawahnya maupun Hakim Konstitusi.
d. Pengadilan Khusus dapat dibentuk di masing-masing peradilan yang berada Mahkamah
Agung.
e.  Keberadaan Hakim Ad hoc yang bersifat sementara memiliki keahlian dan pengalaman di
bidang tertentu untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara.
f.    Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar pengadilan ini didasarkan atas perjanjian
tertulis dari pihak yang bersengketa tetapi tidak semua sengketa dapat diselesaikan
melalui arbitrase melainkan hanya sengketa mengenai hak yang menurut hokum
dikuasai sepenuhnya oleh para pihak yang bersengketa atas dasar kesepakatan.
g.  Bantuan hukum merupakan hak bagi pencari keadilan, karenanya Negara berkewajiban
menjamin setiap orang yang tidak  mampu untuk mendapatkan bantuan hukum secara
cuma-cuma dalam berperkara.
h.   Hak Keuangan dan Administrasi merupakan hak yang diberikan kepada hakim sebagai
pejabat pelaksana kekuasaan kehakiman, agar dalam memeriksa, mengadili dan
memutus perkara hakim mampu menjaga kemandirian perdilan.
II. PASAL DEMI PASAL
Pasal 1
Cukupjelas.
Pasal 2
Ayat (1)
Peradilan dilakukan “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA” adalah sesuai dengan Pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 yang menentukan bahwa negara berdasarkan atas
Ketuhanan Yang Maha Esa dan negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk
untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya
dan kepercayaannya itu.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Yang dimaksud dengan “sederhana” adalah pemeriksaan dan penyelesaian
perkara dilakukan dengan cara efesien dan efektif.
Yang dimaksud dengan “biaya ringan” adalah biaya perkara yang dapat dijangkau
oleh masyarakat.
Namun demikian, dalam pemeriksaan dan penyelesaian perkara tidak
mengorbankan ketelitian dalam mencari kebenaran dan keadilan.
Pasal 3
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “kemandirian peradilan” adalah bebas dari campur tangan
pihak luar dan bebas dari segala bentuk tekanan, baik fisik maupun psikis.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 4
Cukup jelas.
Pasal 5
Ayat (1)
Ketentuan ini dimaksudkan agar putusan hakim sesuai dengan       hukum dan
rasa keadilan masyarakat.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 6
Cukup jelas.
Pasal 7
Yang dimaksud dengan “usaha penyelesaian perkara perdata secara perdamaian”
adalah upaya para pihak yang berperkara untuk menyelesaiakan sengketa dengan
upaya damai melalui mediasi.
Pasal 8
Yang dimaksud dengan “kekuasaan yang sah” adalah aparat  penegak hukum yang
berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan berdasarkan undang-undang.
Dalam proses penyelidikan dan penyidikan termasuk juga di dalamnya penyadapan.
Pasal 9
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Dalam menentukan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, Hakim wajib
memperhatikan sifat baik atau sifat jahat dari terdakwa sehingga putusan yang
dijatuhkan sesuai dan adil dengan kesalahan yang dilakukannya.
Pasal 10
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “rehabilitasi” adalah pemulihan hak seseorang
berdasarkan putusan pengadilan pada kedudukan semula yang menyangkut
kehormatan, nama baik, atau hak-hak lain.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 11
Cukup jelas.
Pasal 12
Cukup jelas.
Pasal 13
Ayat (1)
Ketentuan ini berlaku bagi pengadilan tingkat pertama.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 14
Cukup jelas.
Pasal 15
Cukup jelas.
Pasal 16
Saling memberi bantuan dilakukan antara lain dalam hal administrasi  berkas perkara,
inventarisasi putusan pengadilan dan penggunaan sumber daya manusia.
Pasal 17
Yang dimaksud dengan ”dalam keadaan tertentu” adalah dilihat dari titik berat kerugian
yang ditimbulkan oleh tindak pidana tersebut. Jika titik berat kerugian terletak pada
kepentingan militer, perkara tersebut diadili oleh pengadilan di lingkungan peradilan
militer, namun jika titik berat kerugian tersebut terletak pada kepentingan umum, maka
perkara tersebut diadili oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum.
Pasal 18
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat 4
Cukup jelas.
Ayat (5)
Yang dimaksud dengan ”kepentingan langsung atau tidak langsung” adalah
termasuk apabila hakim atau panitera atau pihak lain pernah menangani perkara
tersebut atau perkara tersebut pernah terkait dengan pekerjaan atau jabatan yang
bersangkutan sebelumnya.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Pasal 19
Cukup jelas.
Pasal 20
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Ketentuan ini mengatur mengenai hak uji Mahkamah Agung terhadap
peraturan perundang-undangan yang lebih rendah dari undang-undang. Hak
uji dapat dilakukan baik terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian
dari peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan peraturan
perundang-undangan yang lebih tinggi maupun terhadap pembentukan
peraturan perundang-undangan.
Huruf c
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Yang dimaksud dengan ”pengawasan tertinggi” adalah meliputi pengawasan
internal Mahkamah Agung terhadap semua badan peradilan yang berada di
bawahnya.
Pasal 21
Cukup jelas.
Pasal 22
Cukup jelas
Pasal 23
Cukup jelas.
Pasal 24
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan ”hal atau keadaan tertentu” antara lain adalah
ditemukannya bukti baru (
novum
) dan/atau adanya kekhilafan atau kekeliruan
hakim dalam menerapkan hukumnya
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 25
Cukup jelas.
Pasal 26
Cukup jelas.
Pasal 27
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “pengadilan khusus” antara lain adalah pengadilan anak,
pengadilan niaga, pengadilan hak asasi manusia, pengadilan tindak pidana
korupsi, pengadilan hubungan industrial dan pengadilan perikanan yang berada di
lingkungan peradilan umum, serta pengadilan pajak yang berada di lingkungan
peradilan tata usaha negara.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 27
Cukup jelas.
Pasal 28
Cukup jelas.
Pasal 29
Dalam ketentuan ini termasuk kewenangan memeriksa, dan memutus sengketa hasil
pemilihan kepala daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 30
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “hakim karier” adalah hakim yang berstatus aktif sebagai
hakim pada badan peradilan yang berada di bawah Mahkmah Agung yang
dicalonkan oleh Mahkamah Agung.
Yang dimaksud dengan “hakim nonkarier” adalah hakim yang berasal dari luar
lingkungan badan peradilan.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal  31
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “merangkap jabatan”  antara lain :
a. putusan pengadilan;
b. wali, pengampu, dan pejabat yang berkaitan dengan suatu perkara yang
diperiksa olehnya;
c.    pengusaha; dan
d. advokat.
Dalam hal Hakim yang merangkap sebagai pengusaha antara lain Hakim yang
merangkap sebagai direktur perusahaan, menjadi pemegang saham perseroan
atau mengadakan usaha perdagangan lain.
Pasal 32
Ayat (1)
Yang dimaksud “dalam jangka waktu tertentu” adalah bersifat sementara sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Tujuan diangkatnya hakim adhoc adalah untuk membantu penyelesaian perkara
yang membutuhkan keahlian kusus misalnya kejahatan perbankan, kejahatan
pajak, korupsi, anak, perselisuhan hubungan industrial, telematika
(cyber crime)
.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 33
Cukup jelas.
Pasal 34
Cukup jelas.
Pasal 35
Cukup jelas.
Pasal 36
Cukup jelas.
Pasal 37
Cukup jelas.
Pasal 38
Cukup jelas.
Pasal 39
Cukup jelas.
Pasal 40
Cukup jelas.
Pasal 41
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Yang dimaksud dengan melakukan “perbuatan tercela” adalah apabila hakim
agung yang bersangkutan karena sikap, perbuatan, dan tindakannya baik di
dalam maupun di luar pengadilan merendahkan martabat Hakim Agung.
Huruf c
Yang dimaksud dengan ”persidangan” adalah persidangan dalam
pemeriksaan perkara.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Pasal 42
Cukup jelas.
Pasal 43
Cukup jelas.
Pasal 44
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “badan-badan lain” antara lain kepolisian, kejaksaan, advokat,
dan embaga pemasyarakatan.
Pasal 45
Cukup jelas.
Pasal 46
Cukup jelas.
Pasal 47
Cukup jelas.
Pasal 48
Cukup jelas.
Pasal 49
Cukup jelas.
Pasal 50
Ayat (1)
Dalam ketentuan ini termasuk arbitrase syariah.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 51
Cukup jelas.
Pasal 52
Cukup jelas.
Pasal 53
Cukup jelas.
Pasal 54
Cukup jelas.
Pasal 55
Cukup jelas.
Pasal 56
Cukup jelas.
Pasal 57
Cukup jelas.
Pasal 58
Cukup jelas.
Pasal 59
Cukup jelas.
Pasal 60
Yang dimaksud dengan “jaminan keamanan dalam melaksanakan tugasnya” adalah Hakim
diberikan penjagaan keamannan dalam menghadiri dan memimpin persidangan.  Hakim
harus diberikan perlindungan keamanan oleh aparat terkait yakni aparat kepolisian agar
Hakim mampu memeriksa, mengadili dan memutus perkara secara baik dan benar tanpa
adanya tekanan atau intervensi dari pihak manapun.
Jaminan kesejahteraan meliputi gaji pokok, tunjangan, biaya dinas, dan pensiun. Hakim
juga memperoleh fasilitas lainnya yaitu rumah dinas, kesehatan, dan fasilitas penunjang
kerja lainnya antara lain sarana informasi teknologi dan sarana transportasi.
Pasal 61
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan tunjangan khusus, Hakim tidak memperoleh gaji namun
melainkan tunjangan khusus yang jumlahnya lebih besar dari gaji pokok Hakim.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 62
Cukup jelas.
Pasal 63
Cukup jelas.
Pasal 64
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan “instansi terkait” antara lain lembaga pemasyarakatan dan
kejaksaan.
Dalam hal salinan putusan tidak disampaikan, ketua pengadilan yang beersangkutan
dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis dari Ketua Mahkamah Agung.
Pasal 65
Cukup jelas.
Pasal 66
Cukup jelas.
Pasal 67
Cukup jelas.
Pasal 68
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “bantuan hukum” adalah pemberian jasa hukum secara cuma
meliputi pemberian konsultasi hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi,
membela, melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan pencari keadilan yang
tidak mampu.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “pencari keadilan yang tidak mampu” adalah orang
perseorangan atau sekelompok orang yang secara ekonomis tidak mampu yang
memerlukan jasa hukum untuk menangani dan menyelesaikan masalah hukum.
Pasal 69
Cukup jelas.
Pasal 70
Cukup jelas.
Pasal 71
Cukup jelas.
Pasal 72
Cukup jelas.
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR ………….

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: