RUU PTUN PERUBAHAN KEDUA


RANCANGAN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ….. TAHUN …….
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1986
TENTANG PERADILAN TATA USAHA NEGARA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan peradilan yang bersih dan berwibawa
diperlukan pengawasan yang transparan dan akuntabel terhadap
peradilan dalam menjalankan tugas yudisial, administrasi, keuangan,
dan perilaku hakim;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf
a perlu membentuk Undang-Undang tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha
Negara;
Mengingat  : 1. Pasal 20, Pasal 21, Pasal 24, dan Pasal 25 Undang-Undang  Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor … Tahun … tentang Kekuasaan Kehakiman
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun  …. Nomor …;
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor …..);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 77;
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3344)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986
Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 35; Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4380);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-
UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1986 TENTANG PERADILAN TATA USAHA
NEGARA

Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata
Usaha Negara (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 77; Tambahan Lembaran Negara Nomor
3344) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara
(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 35; Tambahan Lembaran Negara 4380)  diubah sebagai
berikut:
1.   Ketentuan Pasal 9A diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 9A
(1) Dilingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dapat diadakan pengkhususan yang diatur
dengan undang-undang.
(2) Pada Pengadilan Khusus dapat diangkat hakim ad hoc untuk memeriksa, mengadili, dan
memutus perkara.
(3) Ketentuan mengenai syarat, tata cara pengangkatan dan pemberhentian, serta
tunjangan Hakim Ad Hoc pada Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur
dalam peraturan perundang-undangan.
2. Diantara  Pasal 13  dan  Pasal 14 disisipkan 6 (enam) pasal yakni Pasal 13A, Pasal 13B,
Pasal 13C, Pasal 13D, Pasal 13E, dan Pasal 13F, sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 13A
(1) Pengawasan internal atas tingkah laku hakim dilakukan oleh Mahkamah Agung.
(2) Selain pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk menjaga dan
menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim, pengawasan
eksternal atas perilaku Hakim dilakukan oleh Komisi Yudisial.
(3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berpedoman pada
Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.
(4) Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
ditetapkan oleh Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung.
Pasal 13B
(1) Hakim harus memiliki integritas dan kepribadian tidak tercela, jujur, adil, profesional,
bertakwa dan berakhlak mulia, serta berpengalaman di bidang hukum.
(2) Hakim wajib menaati Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 13A ayat (4).
Pasal 13C
(1) Dalam melakukan pengawasan hakim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 A ayat
(2), Komisi Yudisial melakukan koordinasi dengan Mahkamah Agung.
(2) Selain melakukan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komisi Yudisial dan
Mahkamah Agung melakukan koordinasi dengan badan peradilan di bawah Mahkamah
Agung.
(3) Dalam hal terdapat perbedaan antara hasil pengawasan internal yang dilakukan oleh
Mahkamah Agung dengan hasil pengawasan eksternal yang dilakukan oleh Komisi
Yudisial, maka yang digunakan adalah hasil pengawasan Komisi Yudisial.
Pasal 13D
(1) Dalam melaksanakan wewenang pengawasan eksternal perilaku hakim sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 13A ayat (2), Komisi Yudisial mempunyai  tugas:
a. melakukan pengawasan terhadap perilaku hakim berdasarkan Kode Etik dan
Pedoman Perilaku Hakim; dan
b. memeriksa dan memutuskan dugaan pelanggaran atas Kode Etik dan Pedoman
Perilaku Hakim yang dilakukan oleh Hakim.
(2) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,
Komisi Yudisial:
a. menerima dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat dan/atau informasi dugaan
pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim;
b. menghadiri persidangan di pengadilan, kecuali  dalam  persidangan tertentu;
c. memeriksa dan memutus dugaan pelanggaran atas Kode Etik dan Pedoman
Perilaku Hakim.
(3) Dalam memeriksa dan memutus dugaan pelanggaran atas Kode Etik dan Pedoman
Perilaku Hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Komisi Yudisial:
a. menerima pengaduan masyarakat dan/atau Mahkamah Agung dan badan-badan
peradilan di bawah Mahkamah Agung atas dugaan pelanggaran pedoman
kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim;
b. melakukan verifikasi terhadap pengaduan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
c. melakukan pemeriksaan atas dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada
huruf a maupun huruf b;
d. meminta keterangan atau data kepada Mahkamah Agung dan/atau pengadilan;
e. melakukan pemanggilan dan meminta keterangan dari hakim yang diduga
melanggar pedoman kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim untuk
kepentingan pemeriksaan;
f. menetapkan keputusan berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud
pada huruf c.
Pasal 13E
(1) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13A ayat (1)
dan ayat (2), Komisi Yudisial dan/atau Mahkamah Agung wajib:
a. menaati norma dan peraturan perundang-undangan;
b. menaati Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 13A ayat (4); dan
c. menjaga kerahasiaan keterangan atau informasi yang diperoleh.
(2) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (1a) tidak boleh
mengurangi kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan eksternal dan pengawasan internal hakim
diatur dalam undang-undang.
Pasal 13F
Dalam menjaga kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim, Komisi Yudisial
dapat menganalisa putusan-putusan hakim yang sudah berkekuatan hukum tetap sebagai
dasar rekomendasi untuk melakukan promosi dan mutasi  hakim
3. Ketentuan Pasal 14  diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 14
(1) Untuk dapat diangkat sebagai Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara, seseorang harus
memenuhi syarat sebagai berikut:
a. warga negara Indonesia;
b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
c. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945;
d. berijazah sarjana hukum atau yang sederajat;
e.  lulus pendidikan hakim;
f. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima ) tahun dan paling tinggi 45 (empat puluh
lima) tahun;
g. mampu secara rohani dan jasmani untuk menjalankan tugas dan kewajiban;
h.  tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah
memperoleh kekuatan hukum tetap.
(2) Untuk dapat diangkat sebagai Ketua atau Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara
harus berpengalaman paling singkat 7 (tujuh) tahun sebagai hakim Pengadilan Tata
Usaha Negara.
4.  Di antara Pasal 14 dan Pasal 15 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 14A yang berbunyi
sebagai berikut:
Pasal 14 A
(1) Pengangkatan Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara dilakukan melalui proses seleksi
dengan membentuk Panitia Seleksi Hakim yang dilakukan secara transparan, akuntabel,
dan melibatkan partisipasi masyarakat;
(2) Panitia Seleksi Hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. Mahkamah Agung;
b. Akademisi Hukum;
c. Praktisi Hukum; dan
d. Anggota Masyarakat.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai proses seleksi pengangkatan Hakim dan tugas Panitia
Seleksi Hakim diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung.
5. Ketentuan Pasal 15 ayat (1) diubah sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 15
(1) Untuk dapat diangkat menjadi Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, seorang
Hakim harus memenuhi syarat sebagai berikut:
a. syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a,  huruf b, huruf c,
huruf d, huruf e, huruf g dan h.
b. berumur paling rendah 40 (empat puluh) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima)
tahun;
c. berpengalaman paling singkat 5 (lima) tahun sebagai Ketua, Wakil Ketua Pengadilan
Negeri, atau 15 (lima belas) tahun sebagai Hakim Pengadilan Negeri;
d. lulus eksaminasi yang dilakukan oleh Mahkamah Agung.
e. tidak pernah dijatuhi sanksi pemberhentian sementara akibat melakukan
pelanggaran kode etik dan atau pedoman perilaku hakim.
(2) Untuk dapat diangkat menjadi Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara harus
berpengalaman paling singkat 5 (lima) tahun sebagai Hakim Pengadilan Tinggi Tata
Usaha Negara atau 3 (tiga) tahun bagi Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara
yang pernah menjabat Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara.
(3) Untuk dapat diangkat menjadi Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara harus
berpengalaman paling singkat 4 (empat) tahun sebagai Hakim Pengadilan Tinggi Tata
Usaha Negara atau 2 (dua) tahun bagi Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara
yang pernah menjabat Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara.
6. Diantara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 16 disisipkan 2 (dua) ayat yakni ayat (1a) dan ayat (1b)
sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 16
(1) Hakim Pengadilan diangkat oleh Presiden atas usul Ketua Mahkamah Agung.
(1a)Hakim Pengadilan diberhentikan oleh Presiden atas usul Ketua Mahkamah Agung
dan/atau Komisi Yudisial melalui Ketua Mahkamah Agung.
(1b)Usul pemberhentian hakim yang dilakukan oleh Komisi Yudisial sebagaimana dimaksud
pada ayat (1a) hanya dapat dilakukan apabila hakim yang bersangkutan melakukan
pelanggaran Pedoman Kehormatan, Keluhuran martabat serta Perilaku hakim.
(2) Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan diangkat dan diberhentikan oleh Ketua Mahkamah
Agung.
7. Ketentuan Pasal 19 ayat (1) diubah sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 19
(1) Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim Pengadilan diberhentikan dengan hormat dari
jabatannya karena:
a. atas permintaan sendiri secara tertulis;
b. sakit jasmani atau rohani secara terus menerus;
c. telah berumur 65 (enam puluh lima) tahun bagi Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim
Pengadilan Tata Usaha Negara, dan 67 (enam puluh tujuh) tahun bagi Ketua, Wakil
Ketua, dan Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara;
d. ternyata tidak cakap  dalam menjalankan tugasnya.
(2) Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim Pengadilan yang meninggal dunia dengan sendirinya
diberhentikan dengan hormat dari jabatannya oleh Presiden.
8.  Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 20
(1) Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim Pengadilan diberhentikan tidak dengan hormat dari
jabatannya dengan alasan:
a. dipidana karena bersalah melakukan tindak pidana kejahatan;
b. melakukan perbuatan tercela;
c. melalaikan kewajiban dalam menjalankan tugas pekerjaannya terus menerus selama
3 (tiga) bulan;
d. melanggar sumpah atau janji jabatan;
e. melanggar larangan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 18; dan/ atau
f. melanggar kode etik dan pedoman perilaku hakim.
(2) Pengusulan pemberhentian tidak dengan hormat dengan alasan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Ketua Mahkamah Agung dan/atau Komisi
Yudisial melalui Ketua Mahkamah Agung setelah yang bersangkutan diberi kesempatan
secukupnya untuk membela diri di hadapan Majelis Kehormatan.
(3) Majelis Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.
9. Ketentuan Pasal 21 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 21
Ketua atau Wakil Ketua diberhentikan dengan hormat dari jabatannya karena atas
permintaan sendiri secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a,
tidak dengan sendirinya diberhentikan sebagai hakim.
10. Diantara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 22 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (1a) sehingga
Pasal 22 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 22
(1) Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim Pengadilan sebelum diberhentikan tidak dengan hormat
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1), dapat diberhentikan sementara dari
jabatannya oleh Ketua Mahkamah Agung.
(1a)Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diusulkan oleh
Komisi Yudisial.
(2) Terhadap pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2).
(3) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku paling lama 6
(enam) bulan.
11. Ketentuan Pasal 25 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 25
(1) Kedudukan Protokol Hakim Pengadilan diatur sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan
(2) Hakim Pengadilan berhak memperoleh gaji pokok, tunjangan, biaya dinas, pensiun dan
hak-hak lainnya.
(3) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
a. tunjangan jabatan;
b. tunjangan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan.
(4) Hak-hak lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
a. rumah jabatan milik negara;
b. jaminan kesehatan; dan
c. sarana transportasi milik negara.
(5) Hakim Pengadilan diberikan fasilitas jaminan keamanan dalam melaksanakan tugasnya.
(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai gaji pokok, tunjangan, biaya dinas, pensiun dan hak-
hak lainnya beserta fasilitas jaminan keamanan bagi   Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim
Pengadilan diatur dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Ketentuan Pasal 28 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 28
Untuk dapat diangkat menjadi Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara, seorang calon
harus memenuhi syarat sebagai berikut:
a. warga negara Indonesia;
b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
c. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945;
d. berijazah paling rendah sarjana hukum;
e. berpengalaman paling singkat 3 (tiga) tahun sebagai Wakil Panitera, 5 (lima) tahun
sebagai Panitera Muda Pengadilan Tata Usaha Negara, atau menjabat sebagai Wakil
Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara; dan
f. mampu secara rohani dan jasmani untuk menjalankan tugas dan kewajiban.
13. Ketentuan Pasal 29 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 29
Untuk dapat diangkat menjadi Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, seorang
calon harus memenuhi syarat sebagai berikut:
a. syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan
huruf f;
b. dihapus;
c. berpengalaman paling singkat 3 (tiga) tahun sebagai Wakil Panitera, 5 (lima) tahun
sebagai Panitera Muda Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, atau 3 (tiga) tahun
sebagai Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara.
14. Ketentuan Pasal 30 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 30
Untuk dapat diangkat menjadi Wakil Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara, seorang
calon harus memenuhi syarat sebagai berikut:
a.  syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan
huruf f; dan
b.  berpengalaman paling singkat 3 (tiga) tahun sebagai Panitera Muda atau 4 (empat)
tahun sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara.
15. Ketentuan Pasal 31 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 31
Untuk dapat diangkat menjadi Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara,
seorang calon harus memenuhi syarat sebagai berikut:
a. syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan
huruf f;
b. dihapus; dan
c. berpengalaman paling singkat 2 (dua) tahun sebagai Panitera Muda, 5 (lima) tahun
sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Pengadilan Tata Usaha Negara, 3 (tiga)
w
tahun sebagai Wakil Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara, atau menjabat sebagai
Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara.
16. Ketentuan Pasal 32 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 32
Untuk dapat diangkat menjadi Panitera Muda Pengadilan Tata Usaha Negara, seorang
calon harus memenuhi syarat sebagai berikut:
a. syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan
huruf f; dan
b. berpengalaman paling singkat 2 (dua) tahun sebagai Panitera Pengganti Pengadilan
Tata Usaha Negara.
17. Ketentuan Pasal 33 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 33
Untuk dapat diangkat menjadi Panitera Muda Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara,
seorang calon harus memenuhi syarat sebagai berikut:
a. syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d,  dan
huruf f; dan
b.  berpengalaman paling singkat 2 (dua) tahun sebagai Panitera Pengganti Pengadilan
Tinggi Tata Usaha Negara, 3 (tiga) tahun sebagai Panitera Muda, 5 (lima) tahun sebagai
Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara, atau menjabat sebagai Wakil
Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara.
18. Ketentuan Pasal 34 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 34
Untuk dapat diangkat menjadi Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara, seorang
calon harus memenuhi syarat sebagai berikut:
a. syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d,  dan
huruf f; dan
b. berpengalaman paling singkat 3 (tiga) tahun sebagai pegawai negeri pada Pengadilan
Tata Usaha Negara.
19. Ketentuan Pasal 35 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 35
Untuk dapat diangkat menjadi Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara,
seorang calon harus memenuhi syarat sebagai berikut:
a. syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d,  dan
huruf f; dan
b. berpengalaman paling singkat 3 (tiga) tahun sebagai Panitera Pengganti Pengadilan
Tata Usaha Negara atau 8 (delapan) tahun sebagai pegawai negeri pada Pengadilan
Tinggi Tata Usaha Negara.
20. Ketentuan Pasal 36 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 36
(1) Panitera tidak boleh merangkap menjadi:
a. wali;
b. pengampu;
c. advokat;
d. sekretaris pengadilan; dan/atau
e. pejabat lain yang berkaitan dengan perkara yang di dalamnya ia bertindak sebagai
Panitera;
(2) Jabatan yang tidak boleh dirangkap oleh Panitera selain jabatan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Mahkamah Agung.
21. Di antara pasal 38 dan Pasal 39 disisipkan 2 (dua) Pasal, yakni Pasal 38A dan Pasal 38B,
yang berbunyi sebagai berikut:
Pasal 38A
Panitera, Wakil Panitera, Panitera Muda, dan Panitera Pengganti Pengadilan diberhentikan
dengan hormat dengan alasan:
a. meninggal dunia;
b. atas permintaan sendiri secara tertulis;
c. sakit jasmani atau rohani secara terus menerus;
d. telah berumur 60 (enam puluh)
tahun bagi Panitera, Wakil Panitera, Panitera Muda, dan
Panitera Pengganti Pengadilan Negeri;
e. telah berumur 62 (enam puluh dua) tahun bagi Panitera, Wakil Panitera, Panitera Muda,
dan Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi; dan/atau
f. tidak cakap dalam menjalankan tugasnya.
Pasal 38B
Panitera, Wakil Panitera, Panitera Muda, dan Panitera Pengganti Pengadilan diberhentikan
dengan alasan:
tidak  dengan hormat
a. dipidana karena bersalah melakukan tindak pidana kejahatan;
b. melakukan perbuatan tercela;
c. melalaikan kewajiban dalam menjalankan tugas pekerjaannya terus menerus
selama 3 (tiga) bulan;
d. melanggar sumpah atau janji jabatan;
e. melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36; dan/atau
f. melanggar kode etik panitera.
22. Ketentuan Pasal 39 B diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 39 B
(1) Untuk dapat diangkat menjadi Jurusita, seorang calon harus memenuhi syarat sebagai
berikut:
a. warga negara Indonesia;
b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
c. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945;
d. berijazah paling rendah Pendidikan Menengah;
e. berpengalaman paling singkat 3 (tiga) tahun sebagai Jurusita Pengganti; dan
f. mampu secara rohani dan jasmani untuk menjalankan tugas dan kewajiban.
(2) Untuk dapat diangkat menjadi Jurusita Pengganti, seorang calon harus memenuhi syarat
sebagai berikut:
a. syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan
huruf f; dan
b. berpengalaman paling singkat 3 (tiga) tahun sebagai pegawai negeri pada
Pengadilan Tata Usaha Negara.
23.  Ketentuan Pasal 41 dihapus.
24.  Ketentuan Pasal 42 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 42
Untuk dapat diangkat menjadi Wakil Sekretaris Pengadilan Tata Usaha Negara, seorang
calon harus memenuhi syarat sebagai berikut:
a. warga negara Indonesia;
b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
c. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945;
d. berijazah paling rendah Sarjana Hukum atau Sarjana Administrasi;
e. berpengalaman paling singkat 2 (dua) tahun di bidang administrasi peradilan; dan
f. mampu secara rohani dan jasmani untuk menjalankan tugas dan kewajiban.
25. Ketentuan Pasal 43 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 43
Untuk dapat diangkat menjadi Wakil Sekretaris Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara,
seorang calon harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
a. syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d,
dan huruf f; dan
b. berpengalaman paling singkat 4 (empat) tahun di bidang administrasi peradilan.
26. Diantara Pasal 51 dan Pasal 52 disisipkan 1 (satu) pasal baru yakni Pasal 51A yang
berbunyi sebagai berikut:
Pasal 51A
(1) Pengadilan wajib memberikan akses kepada masyarakat untuk memperoleh informasi
yang berkaitan dengan putusan dan biaya perkara dalam proses persidangan.
(2) Pengadilan wajib menyampaikan salinan putusan kepada para pihak dalam jangka
waktu paling lambat 14 (empat) hari kerja sejak putusan diucapkan.
(3) Apabila pengadilan tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dan ayat (2) dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-
undangan.
27. Diantara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 52 disisipkan 1 (satu) ayat baru yakni ayat (1a)
sehingga Pasal 52 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 52
(1) Ketua Pengadilan mengadakan pengawasan atas pelaksanaan tugas Hakim.
(1a)Ketua Pengadilan selain mengadakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) juga mengadakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan perilaku Panitera,
Sekretaris, dan Jurusita di daerah hukumnya.
(2) Selain tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (1a), Ketua Pengadilan
Tinggi Tata Usaha Negara di daerah hukumnya melakukan pengawasan terhadap
jalannya peradilan di tingkat Pengadilan Tata Usaha Negara dan menjaga agar
peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya.
(3) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (1a)
dan ayat (2), Ketua Pengadilan dapat memberikan petunjuk, teguran, dan peringatan
yang dipandang perlu.
(4) Pengawasan tersebut dalam ayat (1), ayat (1a), ayat (2), dan ayat (3), tidak boleh
mengurangi kebebasan Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara.
28. Di antara Pasal 107 dan Pasal 108 disisipkan dua pasal yakni Pasal 107A dan Pasal 107B
yang berbunyi sebagai berikut:
Pasal 107 A
(1) Dalam memeriksa dan memutus perkara, hakim harus bertanggungjawab atas
penetapan dan putusan yang dibuatnya.
(2) Penetapan dan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat
pertimbangan hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang kuat dan
benar.
(3) Dalam hal terdapat putusan yang memuat pertimbangan hakim yang tidak sesuai
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial dapat
menganalisa putusan hakim sebagai tahap awal adanya dugaan pelanggaran tingkah
hakim.
Pasal 107 B
Putusan Hakim yang telah  berkekuatan hukum tetap dapat dianalisa oleh Komisi Yudisial
sebagai dasar rekomendasi untuk melakukan promosi dan mutasi hakim.
29. Ketentuan Pasal 116 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 116
(1) Salinan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dikirimkan
kepada para pihak dengan surat tercatat oleh Panitera Pengadilan setempat atas
perintah Ketua Pengadilan yang mengadilinya dalam tingkat pertama selambat-
lambatnya dalam waktu empat belas hari kerja.
(2) Apabila setelah 60 (enam puluh) hari kerja putusan Pengadilan yang telah memperoleh
kekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikirimkan tergugat tidak
melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (9) huruf a,
maka Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu tidak mempunyai kekuatan
hukum lagi.
(3) Dalam hal tergugat ditetapkan harus melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 97 ayat (9) huruf b dan huruf c, dan kemudian setelah 90 (sembilan puluh)
hari kerja ternyata kewajiban tersebut tidak dilaksanakannya, maka penggugat
mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), agar Pengadilan memerintahkan tergugat melaksanakan putusan Pengadilan
tersebut.
(4) Dalam hal tergugat tidak bersedia melaksanakan putusan Pengadilan yang telah
memperoleh kekuatan hukum tetap, terhadap pejabat yang bersangkutan dikenakan
upaya paksa berupa pembayaran sejumlah uang paksa dan/atau sanksi administratif.
(5) Pejabat yang tidak melaksanakan putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada
ayat (4) diumumkan pada media massa cetak setempat oleh Panitera sejak tidak
terpenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
(6) Disamping diumumkan pada media massa cetak setempat sebagaimana dimaksud pada
ayat (5), Ketua Pengadilan harus mengajukan hal ini kepada Presiden sebagai
pemegang kekuasaan pemerintah tertinggi untuk memerintahkan pejabat tersebut
melaksanakan putusan Pengadilan tersebut.
30. Ketentuan Pasal 135 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 135
(1) Dalam hal Pengadilan memeriksa dan memutus perkara Tata Usaha Negara tertentu
yang memerlukan keahlian khusus, maka Ketua Pengadilan dapat mengangkat seorang
Hakim Ad Hoc sebagai Anggota Majelis.
(2) Pengangkatan Hakim Ad Hoc sebagai Anggota Majelis harus memenuhi syarat-syarat
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) kecuali huruf e dan huruf f.
(3) Larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf c tidak berlaku bagi
Hakim Ad Hoc.
(4) Ketentuan mengenai syarat, tata cara pengangkatan dan pemberhentian  Hakim Ad Hoc
pada Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan
perundang-undangan.
31. Di antara Pasal 144 dan Aturan Tambahan ditambah 3 (tiga) pasal yakni Pasal 144A, Pasal
144B, dan Pasal 144C yang berbunyi sebagai berikut:
Pasal 144 A
(1) Dalam menjalankan tugas peradilan, Peradilan Tata Usaha Negara dapat menarik biaya
perkara.
(2 )Biaya perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disertai dengan tanda bukti
pembayaran yang sah.
(3) Biaya perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Penerimaan Negara
Bukan Pajak yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4) Pengelolaan dan pertanggungjawaban atas biaya perkara sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan sesuai dengan ketentuan  peraturan
perundangan.
Pasal 144 B
(1) Pengadilan wajib memberikan keringanan biaya perkara kepada pihak yang tidak
mampu;
w
(2) Pihak yang tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melampirkan
Surat Keterangan tidak mampu dari Kelurahan di tempat kediamannya.
Pasal 144C
(1) Pada setiap Pengadilan Negeri dibentuk pos bantuan hukum untuk memberikan
kesempatan kepada pencari keadilan yang tidak mampu dalam memperoleh bantuan
hukum.
(2) Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan secara cuma-cuma
kepada pencari keadilan yang tidak mampu, pada semua tingkat pengadilan sampai
putusan terhadap perkara tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bantuan hukum dan pos bantuan hukum sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam ketentuan peraturan perundang-
undangan.
Pasal  II
Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
Disahkan di Jakarta
pada tanggal … … …
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
SUSILO BAMBANG YUDHOYONO
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal … … …
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ANDI MATTALATTA
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN … NOMOR …
http://www.legalitas.org
PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR  …… TAHUN  …….
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1986
TENTANG PERADILAN TATA USAHA NEGARA
I. UMUM
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan bahwa
kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka yang dilakukan oleh sebuah
Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya untuk menyelenggarakan peradilan
guna menegakkan hukum dan keadilan. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 tersebut telah membawa perubahan penting terhadap penyelenggaraan
kekuasaan kehakiman sehingga membawa konsekuensi perlunya pembentukan atau
perubahan seluruh perundang-undangan di bidang kekuasaan kehakiman. Pembentukan
atau perubahan perundang-undangan tersebut dilakukan dalam usaha memperkuat prinsip
kekuasaan kehakiman yang merdeka dan bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya untuk
menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.
Pembentukan peraturan perundang-undangan di bidang kekuasaan kehakiman yang telah
dilakukan adalah dengan disahkannya Undang-Undang Nomor … Tahun … tentang
Kekuasaan Kehakiman sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang
Kekuasaan Kehakiman.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, merupakan
salah satu undang-undang yang mengatur lingkungan peradilan yang berada di bawah
Mahkamah Agung perlu dilakukan perubahan. Perubahan kedua atas Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara telah meletakkan dasar
kebijakan bahwa segala urusan mengenai Peradilan Tata Usaha Negara, baik menyangkut
teknis yudisial maupun non yudisial yaitu urusan organisasi, administrasi, dan finansial di
bawah kekuasaan Mahkamah Agung. Kebijakan tersebut bersumber dari kebijakan yang
ditentukan oleh Undang-Undang Nomor ……. Tahun ……. tentang Kekuasaan Kehakiman
sebagaimana dikehendaki oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945.
Hal penting lainnya dalam Undang-Undang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor
5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara antara lain meliputi :
1. syarat untuk menjadi hakim dalam pengadilan di lingkungan Peradilan Tata Usaha
Negara;
2. batas umur pengangkatan hakim dan pemberhentian hakim;
3. pengaturan tata cara pengangkatan dan pemberhentian hakim; dan
4. pengaturan pengawasan terhadap hakim baik secara internal maupun eksternal;
5. adanya sanksi terhadap pejabat karena tidak dilaksanakannya putusan pengadilan yang
telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
Perubahan secara umum atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan
Tata  Usaha  Negara  pada  dasarnya  untuk  menyesuaikan   terhadap Undang-Undang
Nomor ……… Tahun …….. tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 3
Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985
tentang Mahkamah Agung.
II. PASAL DEMI PASAL
Pasal I
Angka 1
Pasal 9A
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “diadakan pengkhususan” ialah adanya
diferensiasi/spesialisasi di lingkungan Peradilan Umum dimana
dapat dibentuk pengadilan khusus, misalnya pengadilan anak,
pengadilan niaga,  pengadilan hak asasi manusia, pengadilan
tindak pidana korupsi, pengadilan hubungan  industrial, pengadilan
perikanan yang berada di lingkungan peradilan umum, sedangkan
yang dimaksud dengan “yang diatur dengan undang-undang”
adalah susunan, kekuasaan, dan hukum acaranya.
Ayat (2)
Hakim ad hoc adalah hakim yang memiliki keahlian khusus dan
pengalaman di bidang tertentu untuk memeriksa, mengadili dan
memutus perkara tertentu  yang pengangkatannya diatur dalam
undang-undang.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Angka 2
Pasal 13A
Ayat (1)
Pengawasan internal atas tingkah laku hakim agung masih
diperlukan meskipun sudah ada pengawasan eksternal yang
dilakukan oleh Komisi Yudisial. Hal ini dimaksudkan agar
pengawasan lebih komprehensif sehingga diharapkan kehormatan,
keluhuran martabat, serta perilaku hakim betul-betul dapat terjaga.
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim memuat kewajiban dan
larangan yang harus dipatuhi oleh hakim dalam rangka menjaga
dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku
hakim.
Ayat (4)
Cukup jelas
Pasal 13B
Cukup jelas.
Pasal 13C
Cukup jelas.
Pasal 13D
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Yang dimaksud “persidangan tertentu” adalah persidangan
terhadap perkara-perkara yang dinyatakan tertutup untuk umum,
misalnya perkara perceraian dan perkara asusila.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 13E
Cukup jelas.
Pasal 13F
Cukup jelas.
Angka 3
Pasal 14
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Yang dimaksud dengan ”yang sederajat” dalam hal ini
adalah berijasah pendidikan hukum lainnya.
Huruf e
Cukup jelas
Huruf f
Cukup jelas
Huruf g
Cukup jelas
Huruf h
Cukup jelas
Angka 4
Pasal 14 A
Ayat (1)
Pembentukan Panitia Seleksi Hakim yang dilakukan secara
transparan, akuntabel, dan melibatkan partisipasi masyarakat
dimaksudkan agar proses rekrutmen hakim benar-benar
menghasilkan hakim yang memiliki integritas dan kepribadian
tidak tercela, jujur, adil, profesional, bertakwa dan berakhlak
mulia.
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Angka 5
Pasal 15
Cukup jelas.
Angka 6
Pasal 16
Cukup jelas.
Angka 7
Pasal 19
Ayat (1)
Cukup jelas.
Angka 8
Pasal 20
Cukup jelas.
Angka 9
Pasal 21
Cukup jelas.
Angka 10
Pasal 22
Ayat (1a)
Cukup jelas.
Angka 11
Pasal 25
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Sarana transportasi dimaksud dapat berupa kendaraan bermotor
ataupun bentuk lainnya yang digunakan untuk menunjang tugas-
tugas hakim.
Ayat (5)
Yang dimaksud dengan fasilitas jaminan keamanan dalam
melaksanakan tugasnya adalah Hakim diberikan penjagaan
keamanan dalam menghadiri dan memimpin persidangan. Hakim
harus diberikan diberikan perlindungan keamanan oleh aparat
terkait yakni aparat kepolisian agar Hakim mampu memeriksa,
mengadili dan memutus perkara secara baik dan benar tanpa
adanya tekanan atau intervensi dari pihak manapun.
Ayat (6)
Cukup jelas
Angka 12
Pasal 28
Cukup jelas.
Angka 13
Pasal 29
Cukup jelas.
Angka 14
Pasal 30
Cukup jelas.
Angka 15
Pasal 31
Cukup jelas.
Angka 16
Pasal 32
Cukup jelas.
Angka 17
Pasal 33
Cukup jelas.
Angka 18
Pasal 34
Cukup jelas.
Angka 19
Pasal 35
Cukup jelas.
Angka 20
Pasal 36
Cukup jelas
Angka 21
Pasal 38A
Cukup jelas
Pasal 38B
Cukup jelas
Angka 22
Pasal 39 B
Cukup jelas.
Angka 23
Pasal 41
dihapus
Angka 24
Pasal 42
Cukup jelas.
Angka 25
Pasal 43
Cukup jelas.
Angka 26
Pasal 51 A
Ayat (1)
Terkait dengan berlakunya Undang-Undang Keterbukaan
Informasi Publik, maka Pengadilan wajib membuka atau
memberikan akses kepada masyarakat untuk mengetahui
informasi dan data mengenai putusan serta biaya perkara di
Pengadilan
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Dalam hal salinan putusan tidak disampaikan, ketua pengadilan
yang beersangkutan dikenakan sanksi administratif berupa
teguran tertulis dari Ketua Mahkamah Agung.
Angka 27
Pasal 52
Cukup jelas.
Angka 28
Pasal 107 A
Ayat (1)
Dalam membuat penetapan dan putusan, hakim harus bersandar
pada keadilan hukum dan norma yang ada dan berlaku di
masyarakat. Atas hal tersebut, seorang Hakim tidak dibenarkan
untuk membuat penetapan atau putusan yang didasarkan oleh
adanya kepentingan dan atau keuntungan pribadi.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 107 B
Cukup jelas.
Angka 29
Pasal 116
Ayat (1)
Meskipun putusan Pengadilan belum memperoleh kekuatan
hukum tetap, para pihak yang berperkara dapat memperoleh
salinan putusan yang dibubuhi catatan Panitera bahwa putusan
tersebut belum memperoleh kekuatan hukum tetap.
Tenggang waktu 14 (empat belas) hari dihitung sejak saat
putusan Pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Yang dimaksud dengan “pejabat yang bersangkutan dikenakan
uang paksa” dalam ketentuan ini adalah pembebanan berupa
pembayaran sejumlah uang yang ditetapkan oleh hakim karena
jabatannya yang dicantumkan dalam amar putusan pada saat
memutuskan mengabulkan gugatan penggugat.
Ayat (5)
Cukup jelas
Ayat (6)
Cukup jelas
Angka 30
Pasal 135
Cukup jelas.
Angka 31
Pasal 144 A
Cukup jelas.
Pasal 144 B
Cukup jelas.
Pasal 144 C
Cukup jelas.
Pasal II
Cukup jelas.
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR………….

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: