DWANGSOM DALAM PUTUSAN HAKIM PERATUN ( Suatu Gagasan )


Oleh; BAMBANG HERIYANTO, SH.MH (Wakil Ketua PTUN JAKARTA)

A. Putusan PTUN Ibarat Macan Ompong.

Sebagai hakim Peratun, prihatin rasanya ketika melihat kenyataan masih banyaknya putusan Peradilan TUN yang tidak dieksekusi/ tidak dipatuhi Pejabat TUN. Perumpamaan, putusan Peradilan Tata Usaha Negara sebagai “macan ompong” atau “macan kertas”, yang diberikan masyarakat tampaknya memang tidak berkelebihan.

Pandangan masyarakat tersebut tentunya berpijak pada kenyataan, bahwa diperadilan lain, setelah suatu putusan berkekuatan hukum tetap, maka putusan tersebut dapat segera dieksekusi, yang bila mana perlu dapat dieksekusi secara paksa (rieel eksekusi). Sementara di Peratun, mereka menghadapi kenyataan lain. Setelah menang di pengadilan TUN dan putusan telah berkekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde), apabila pejabat TUN dihukum tidak mematuhi putusan tersebut, maka si pemenang tidak bisa segera menikmati manfaat dari kemenangannya itu. Dalam keadaan seperti ini ternyata Peratun tidak dapat berbuat apa-apa, karena lembaga eksekusi secara normative dalam UU No. 5 Tahun 1986 yang dirumuskan secara mengambang (floating norm) tidak dapat memaksa pejabat untuk mematuhi putusan. Peneguran bertingkat secara hierakhi sebagaimana diatur dalam Pasal 115, 116, dan 117 UU No. 5 Tahun 1986, tidak efektif menghadapi bandelnya Pejabat untuk mematuhi putusan Hakim Peratun.

Keadaan ini perlu dicermati dan dikaji lebih dalam agar tujuan dari terbentuknya Peratun sebagi lembaga peradilan administrasi dan lembaga kontrol yudisial dan sekaligus pelindung hak-hak masyarakat benar-benar terealisasi.

Untuk itu perlu dicari suatu lembaga paksa yang tepat dan efektif untuk diterapkan, agar putusan Peratun dapat dipatuhi oleh Pejabat TUN.

B. Faktor – Faktor Penyebab Tidak dipatuhinya Putusan Hakim PTUN

Kalangan Peradilan Tata Usaha Negara seharusnya tidak buru-buru secara sepihak menyalahkan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang tidak mematuhi / melaksanakan putusan Peratun tersebut. Karena sebenarnya ada beberapa faktor yang menjadikan Putusan Hakim Peratun tidak dipatuhi.

Menurut pengamatan penulis, setidaknya ada tiga faktor penyebab tidak dpatuhinya putusan peradilan TUN, yaitu :

  1. Lemah/ tidak berkualitas putusan Hakim Peratun itu sendiri.
  2. Tingkat kesadaran hukum Badan/ Pejabat TUN dan adanya kepentingan para Badan/ Pejabat TUN terhadap produk keputusan TUN yang disengketakan.
  3. Ketiadaan lembaga paksa dalam peratun perundang-undangan Peratun yang mengatur tentang eksekusi.

Ad. 1

Putusan Hakim yang berkualitas, yakni dirumuskan secara baik, benar dan adil adalah sebuah tuntutan. Putusan Hakim yang berkualitas akan menciptakan kewibawaan yang pada gilirannya akan berpengaruh terhadap pelaksanaan putusan. Masih banyak putusan Hakim Peratun (termasuk Penetapan Penundaan) yang diambil tanpa pertimbangan yang cukup, atau dengan pertimbangan yang salah, atau bahkan dipaksakan karena adanya faktor-faktor tertentu.

Ada faktor penting untuk menciptakan putusan hakim yang berkualitas, yakni :

integritas Moral (istiqomah)

Pengetahuan dan Pemahaman Hukum Materiil dan Hukum Formiil.

Dengan didasari moralitas yang baik dan dibekali pengetahuan hukum materiil dan formiil yang cukup, maka diharapkan putusan berkualitas benar-benar dapat terwujud.

Penataran, Pelatihan dan temu ilmiah lainnya dikalangan hakim harus lebih ditingkatkan dan lebih difokuskan kearah terciptanya produk putusan Hakim yang berkualitas tersebut.

Ad. 2.

Adanya kepentingan / interest pribadi pejabat eksistensi keputusan TUN yang diterbitkannya dan lemahnya tingkat kesadaran hukum Badan atau Pejabat TUN adalah sangat besar pengaruhnya terhadap dipatuhi atau tidaknya putusan Hakim Peratun, karena secara normatif eksekusi putusan Hakim Peratun lebih menyandarkan pada kerelaan Pejabat yang bersangkutan untuk melaksanakannya (floating execution).

Ad. 3.

Rendahnya kualitas Putusan Hakim dan adanya interest pribadi pejabat serta lemahnya tingkat kesadaran hukum Badan/ Pejabat TUN ditambah dengan adanya pengaturan eksekusi putusan Peratun dalam Peraturan Perundang-Undangan diatur dengan norma yang mengambang (floating norm) membuat Putusan Peratun semakin tidak punya gigi.

Kekurang tegasan pengaturan tersebut berakibat, para Badan/ Pejabat TUN memandang sebelah mata terhadap produk hakim yang bernama putusan tersebut. Karena toh tidak ada sanksinya apabila putusan Hakim Peratun itu tidak dipatuhi.

Secara teori, hukum selain bersifat mengatur, maka ia juga bersanksi dan sanksi tersebut bersifat memaksa. Demikian pula peradilan, sebagai lembaga penegak hukum tersebut, maka mutlak harus dilengkapi dengan suatu instrument pemaksa/ lembaga paksa.

Tiga Peradilan yang telah ada lebih dahulu di Indonesia memang telah dilengkapi lembaga paksa tadi.

Peradilan Umum memiliki lembaga paksa, yakni eksekusi riil oleh Kepaniteraan dibawah pimpinan Ketua Pengadilan untuk perkara perdata (Pasal 195 s/d Pasal 208 HIR dan Pasal 1033 Rv), dan ada jaksa sebagai eksekutor putusan Pidana (Pasal 270 KUHAP).

Di peradilan Militer adalah Oditur Militer yang berkewajiban untuk mengeksekusi putusan Hakim Militer.

Peradilan Agama, menurut ketentuan pasal 95, 98 dan 103 UU No. 7 Tahun 1989 juga sudah dapat melaksanakan secara paksa (Eksekusi) atas penetapan dan putusannya termasuk melaksanakan segala macam bentuk sita (beslag).

Sementara itu dengan Peratun, lembaga paksa apa yang dapat diterapkan apabila seluruh tahapan eksekusi, yaitu peneguran melalui atasan secara hierakhi sampai tingkat presiden, Pejabat TUN tetap tidak melaksanakannya?

Samapai saat ini tidak ada.

Walhasil, inilah satu-satunya Peradilan dalam sistem peradilan di Indonesia (dari ke-empat lingkungan), yang tidak memiliki lembaga paksa.

Dwangsom Sebagai Salah Satu Solusi.

Setidaknya ada dua lembaga paksa yang telah dikenal dalam sistem hukum civil law, yakni sandera (gijzeling) dan uang paksa (dwangsom).

Berdasarkan asas konkordansi, dalam praktek peradilan perdata di Indonesia kedua lembaga paksa tersebut juga dikenal. Tetapi nampaknya dwangsom lebih “beruntung”, karena dalam praktek pemberlakuannya oleh Hakim perdata di Indonesia hampir tidak ada masalah, akan tetapi dengan saudaranya si gijzeling dengan alasan melanggar hak azasi manusia (alasan kemanusian), oleh Mahkamah Agung mulai tahun 1964 lembaga tersebut dibekukan, artinya tidak diberlakukan dalam pratek melalui SEMA No. 2/ 1964, tertanggal 22 Januari 1964 juncto SEMA No. 04/ 1975 tertanggal 1 Desember 1975 Mahkamah Agung berpendapat, bahwa sandera bertentangan dengan salah satu sila Peri kemanusian dari Pancasila sebagai dasar falsafah Negara Indonesia.

Meng-gijzeling Pejabat dalam sengketa Tata Usaha Negara untuk kultur Indonesia nampaknya belum memungkinkan, disamping memang hal itu tentunya akan sangat mengganggu tugas-tugas pelayanan publik yang dia emban. Oleh karenanya penulis memandang, lembaga paksa dwangsom (uang paksa) adalah pilihan yang tepat untuk diterapkan.

Lebih Jauh Tentang Dwangsom.

Dasar pemberlakuan/ penerapan lembaga dwangsom (uang paksa) dalam praktek peradilan di Indonesia adalah mengacu pada Pasal 606 a dan Pasal 606 b Rv.

Pasal 606 a. Rv :

sepanjang suatu putusan hakim mengandung hukuman untuk sesuatu yang lain dari pada membayar sejumlah uang, maka dapat ditentukan bahwa sepanjang atau setiap kali terhukum tidak mematuhi hukuman tersebut, olehnya harus diserahkan sejumlah uang yang besarnya ditetapkan dalam putusan hakim dan uang tersebut dinamakan uang paksa”.

Pasal 606 b Rv :

“ bila putusan tersebut tidak dipenuhi, maka pihak lawan dari terhukum berwenang untuk melaksanakan putusan terhadap sejumlah uang paksa yang telah ditentukan tanpa terlebih dahulu memperoleh alas hak baru menurut hukum “

Berikut pengertian/ batasan uang paksa dwangsom menurut para ahli hukum (sebagaimana dikutip dari Buku Tuntutan Uang Paksa Dalam Teori Dan Praktek karangan Lilik Muliyadi, SH. MH. 2001);

Prof. Mr. P.A. Stein, mengemukakan batasan bahwa uang paksa (dwangsom/ astreinte) sebagai :

sejumlah uang yang ditetapkan dalam putusan, hukuman tersebut diserahkan kepada Penggugat, di dalam hal sepanjang atau sewaktu-waktusi terhukum tidak melaksanakan hukuman. Uang paksa ditetapkan di dalam suatu jumlah uang, baik berupa sejumlah uang paksa sekaligus, maupun setiap jangka waktu atau setiap pelanggaran”.

Marcel Some, sesorang gguru besar Rijksuniversiteit Gent, Antwerpen-Belgia memberi batasan tentang uang paksa, merupakan :

“suatu hukuman tambahan pada si berhutang tersebut tidak memenuhi hukuman pokok, hukuman tambahan mana dimaksudkan untuk menekan si berhutang agar supaya dia memenuhi putusan hukuman pokok”

Mr. H. Oudelar dengan tegas menyebutkan bahwa uang paksa adalah :

suatu jumlah uang yang ditetapkan hakim yang dibebankan kepada terhukum berdasarkan atas putusan hakim dalam keadaaan ia tidak memenuhi suatu hukuman pokok”

Dari pengertian dan juga dari bunyi pasal 606 a dan b Rv. tersebut maka dapat ditarik kesimpulan bahwa uang paksa adalah bersifat :

Assesoir, artinya keberadaan uang paksa tergantung kepada hukuman pokok. Jadi suatu dwangsom tidak mungkin ada apabila dalam suatu putusan tidak ada hukuman pokok.

pressie middle, artinya suatu upaya (secara psikologis), agar terhukum mau mematuhi atau melaksanakan hukuman pokok. Jadi uang paksa adalah merupakan suatu alat eksekusi secara tidak langsung.

Perbedaan Dwangsom dan Ganti Rugi.

Ganti rugi dan dwangsom meskipun sama-sama menyangkut pembayaran sejumlah uang, tetapi merupakan dua hal yang berbeda.

Ganti rugi dalam UU No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara diatur dalam pasal 53 ayat (1) dan Pasal 97 ayat (10). Sementara itu uang paksa dwangsom tidak diatur dalam undang-undang tersebut.

Ganti rugi adalah merupakan jenis hukuman pokok yang dibebankan kepada pihak yang terbukti melakukan perbuatan hukum (onrechmatige) atau melakukan ingkar janji (wanprestasi). Dan beban pembayaran tersebut apabila telah diputuskan dalam amar putusan hakim, maka jumlah tersebut harus dipenuhi oleh si Terhukum.

Dwangsom adalah sejumlah uang yang ditetapkan oleh hakim dalam amar putusan yang dibebankan kepada tergugat dan diberlakukan apabila tergugat tidak melaksanakan hukuman yang ditetapkan.

Jadi, dwangsom ia bukan termasuk hukum pokok, karena meskipun telah ditetapkan sejumlah uang paksa dalam amar putusan, maka pihak yang kalah tadi tidak perlu membayarnya/ dibebani pembayaran uang paksa tersebut apabila ia telah dengan sadar/ rela mematuhi isi amar putusan. Kewajiban dwangsom harus dipenuhi/ dibayar manakala pihak yang kalah tadi tidak mematuhi isi putusan (yang bersifat condemnatoir). Inilah perbedaan utama Ganti Rugi dan dwangsom.

Dwangsom sifatnya adalah assesoir, artinya hukuman tambahan sebagai penjaga dan bisa sekaligus sebagai pemaksa agar putusan hakim dipatuhi/ dilaksanakan. Jadi uang paksa adalah merupakan suatu alat eksekusi secara tidak langsung.

Uang Paksa di Belanda dan Perancis.

Dalam sistem hukum Belanda, ketentuan tentang uang paksa (dwangsom) diatur dalam Pasal 611 Rv. Belanda.

Pasal 611 a Rv. Belanda :

atas tuntutan salah satu pihak, hakim dapat menghukum pihak lainnya untuk membayar sejumlah uang yang disebut uang paksa, dalam hal tidak dipenuhinya hukuman pokok tanpa mengurangi hak atas ganti rugi, apabila terhadap alasan untuk itu. Sesungguhnya uang paksa tidak dapat dijatuhkan dalam hal penghukuman untuk pembayaran sejumlah uang.

Uang paksa dapat juga dituntut untuk pertama kalinya dalam verzet atau pada tingkat banding.

Uang paksa tidak berkekuatan, sebelum putusan yang memuat dwangsom itu diberitahukan kepada si terhukum.

Hakim dapat menentutkan bahwa terhukum baru akan melaksanakan dwangsom setelah lewat waktu yang ditentukan.

Lebih jauh, sebagaimana dikemukakan Ten Berge dan Stroink (dikutip dari Disertasi Dr. Irfan fahruddin, Konsekuensi Pengawasan Peradilan Adminitrasi Terhadap Tindakan Pemerintah, Banding 2003), dalam bukunya “Arob in vogelvlucht”, bahwa sesuai dengan ketentuan pada artikel 103 nummer I Wet Rvs, apabila pihak lembaga pemerintah tidak menuruti putusan afdeling rechspraak van de raad van state dalam waktu yang ditetapkan atau dalam waktu yang tidak dapat sama sekali menuruti putusan maka harus memberitahukan kepada yang berkepentingan. Bila permohonan yang berkepentingan dipandang beralasan, tuntutan ganti rugi dapat ditetapkan atau lembaga pemerintah ditetapkan harus mematuhi putusan dalam waktu tertentu. Bilamana lembaga pemerintah tidak melaksanakan atau tidak sepenuhnya melaksanakan putusan, maka dapat ditetapkan dwangsom atau uang paksa dengan menggunakan ketentuan wetboek van bergelijk rechtvordering (Rv)

Diperancis dikenal pula bentuk upaya paksa yang dikenal dengan sebutan astereinte, dalam article L.911- 4. de la loi no. 80 – 539 du 16 juillet 1980 dan decret no. 95 – 830 du jillet 1995

Dalam no. 95-830 du 3 jillet 1995 menjelaskan bahwa apabila pemerintah tidak melaksanakan putusan yang berkewajiban kepadanya, maka dapat dikenal astereinte semacam dwangsom. Semakim lama putusan badan peradilan administrasi tidak dilaksanakan, maka semakin besar beban uang paksa yang haru ditanggung oleh pejabat TUN.

Dari uraian di atas maka jelas, ternyata dari Negara mana hukum Indonesia berkiblat, ternyata mereka juga menerapkan lembaga paksa yang berupa uang paksa dalam peradilan TUN/ administrasinya, oleh karenanya dalam rangka mengefektifkan putusan Peratun, maka penerapan lembaga uang paksa (dwangsom atau astereinte) dalam rancangan amandemen Undang-Undang Peratun Indonesia (Ius Contituendum), adalah cukup mempunyai dasar pijakan..

Bagaimana Menerapkan Dwangsom Di Peratun.

Seperti halnya penerapan dwangsom dalam putusan Hakim Peradilan Umum, maka tidak semua putusan Hakim Peratun dapat diterapkan dwangsom. Hanya putusan yang berisi penghukuman / kewajiban melakukan tindakan tertentu kepada pihak yang kalah (Putusan condemnatoir), yang dapat dikenai/ diterapkan dwangsom. Jadi untuk putusan yang sifatnya declatoir (yang bersifat menerangkan) dan constitutief (putusan yang bersifat meniadakan atau menimbulkan keadaan hukum yang baru, tidak dapat dikenai/ diterapkan dwangsom.

Dalam konteks Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Putusan yang bersifat condemnatoir adalah berupa :

kewajiban mencabut keputusan TUN yang dinyatakan batal/ tidak sah.

kewajiban menerbitkan keputusan TUN pengganti/ baru.

kewajiban mencabut dan menerbitkan keputusan TUN baru

kewajiban membayar ganti rugi, dan

kewajiban melaksanakan rehabilitasi, dalam sengketa kepegawaian.

Dwangsom baru diterapkan apabila pejabat yang dihukum untuk melakukan tindakan tertentu berdasarkan putusan hakim, ia tidak mematuhinya .

Jadi dwangsom diterapkan (dipaksakan) kepada pejabat apabila ia melawan putusan hakim.

Ketika hakim menerbitkan suatu putusan, pada hakikatnya ia adalah berperan sebagai pseudo legislator (badan pembuat undang-undang semu), karenanya produk hakim (majelis Hakim) adalah suatu produk hukum yang setingkat dengan perundang-undangan. Oleh karenanya pada saat Pejabat TUN tidak mematuhi putusan hakim, maka ketidak patuhan tadi adalah dikategorikan pelanggaran hukum/ perundang-undangan. Dan pelanggaran yang dilakukan pejabat tadi sifatnya adalah pelanggaran/ kesalahan pribadi (faute personelle), sehingga membawa konsekuensi pertanggungjawabannya juga harus secara pribadi (personal liability) dari orang yang sedang menjabat tersebut dan bukan kelembagaan atau negara. Hal mana adalah sejalan dengan teori “kesalahan” yang dikembangkan dari Yurisprudensi Conseil d’Etat yang pada pokoknya membedakan antara “kesalahan dinas” (faute de serve) dan “kesalahan pribadi” (faute personnelle). Lihatlah Paulus Effendie Lotulung, Prof. DR. SH. Beberapa System Tentang Control Segi Hukum Terhadap Pemerintahan, PT. Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, 1986. hal. 15).

Oleh karena itu adalah tepat apabila seorang pejabat tidak mematuhi/ melaksanakan putusan hakim peratun, maka pembebanan uang paksa (dwangsom/ astreinte) harus dibebankan / dibayar dari uang pribadi orang yang sedang menjabat/ pejabat saat itu. Sungguh tidak adil apabila orang yang sedang menjabat/ Pejabat saat itu. Sungguh tidak adil apabila pelanggaran hukum yang sifatnya pribadi tersebut akibatnya (berupa pembayaran dwangsom) dibebankan kepada Negara. Hal ini tentunya sangat berbeda dengan ketika ia sebagai pejabat dalam melaksanakan tugas yang meskipun telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan ternyata dapat menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Dalam keadaaan seperti ini, maka kerugian yang diderita masyarakat tersebut harus menjadi tanggung jawab Negara untuk mengganti ruginya,

Jadi ditegaskan disini, tindakan pejabat yang tidak mematuhi putusan tadi sifatnya adalah pelanggaran hukum yang bersifat pribadi, dan justru tidak dalam rangka menjalankan peran Negara yang tentunya selalu sesuai dengan hukum. Ini membawa akibat dwangsom juga harus ditanggung/ dibayar secara pribadi (dengan uang pribadi).

Kemudian, dari uang/ harta yang mana yang bisa dipaksakan kepada Tergugat untuk memenuhi dwangsom?

Penulis melihat,karena yang dihukum untuk melaksanakan putusan Peratun adalah selalu Badan/ Pejabat TUN yang masih aktif, tentunya ia mendapatkan gaji setiap bulannya. Oleh karenanya apabila pejabat tersebut membandel untuk melaksanakan amar putusan, maka dwangsom adalah tepat diambil/ dipotongkan dari gaji bulanan pejabat yang bersangkutan. Dan perintah pemotongan gaji diperintahkan kepada Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara (KPKN) atau Pejabat lain yang berwenang semacam itu, selanjutnya uang dwangsom tersebut diserahkan kepada Penggugat. Pemotongan ini terus berlanjut sampai dengan dipatuhinya amar putusan. Dan apabila terjadi penggantian Pejabat, maka apabila pejabat baru ini juga tidak mematuhi, maka gaji pejabat baru inilah yang dipotong gajinya. Jadi tidak lagi dibebankan kepada pejabat yang sudah pindah atau pensiun.

Sehingga nantinya kurang lebih (dalam konsep/ gagasan penulis) amar dwangsom putusan Hakim Peratun adalah berbunyi sbb :

– Menghukum Tergugat untuk membayar dwangsom sebesar Rp.………….,- untuk setiap bulan keterlambatan Tergugat melaksanakan putusan ini;

– Memerintahkan kepada Kepala KPKN/ KPKD (Pejabat yang berwenang lainnya) untuk memotong gaji Tergugat sebesar Rp. ……,- dan menyerahkan pada Penggugat untuk setiap bulan keterlambatan Tergugat melaksanakan putusan ini.”

Kekhawatiran yang muncul kemudian adalah, bagaimana kalau Kepala KPKN atau Pejabat lain yang punya kewenangan semcamnya, tidak mematuhi perintah tersebut. Kekhawatiran itu dapat dikaji dengan pertanyaan sebagai berikut :

bagaimana kalau jaksa/ kejaksaan dalam perkara pidana tidak melaksanakan / mengeksekusi putusan hakim pidana ?”

Dalam praktek, ternyata Jaksa hampir selalu mematuhi putusan hakim pidana, karena jaksa tidak punya interest/ kepentingan pribadi terhadap putusan tersebut. Oleh karenanya pula kita berharap, kepada KPN atau Pejabat lain yang punya kewenangan semacam, karena tidak ada kepentingan/ interst terhadap keputusan yang diadili hakim, akan mematuhi putusan tersebut. Kecuali kasus-kasus tertentu yang mungkin melibatkan pejabat pembayar tersebut. Tentunya hal tersebut sama dengan – sedikit – kasus pidana yang adanya kepentingan pihak jaksa/ kejaksaan, sehingga eksekusinya sedikit terhambat.

Penutup

Tulisan singkat yang masih bersifat “gagasan” ini sengaja disusun. Diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan hukum administrasi di Indonesia pada umumnya, dan bagi penyusunan amandemen rancangan Undang-Undang Peratun (ius konstituendum) khususnya. Sehingga, harapan Peratun menjadi sebuah lembaga kontrol ekstern (judicial control) terhadap pemerintah yang efektif dapat segera terwujud, yang sekaligus dapat menghapus stigma “macam ompong” putusan hakim peratun. Penulis menyadari, tentunya masih banyak kekurangan dalam tulisan ini, oleh karenanya kritik dan saran sangat penulis harapkan.

Daftar bacaan

Djazuli Bachar, SH., Eksekusi Putusan Perkara Perdata, Akademika Pressindo, Jakarta. 1995.

Indroharto, SH., Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Buku I dan II. Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1994.

Irfan Fachruddin Dr.SH.MH. Konsekwensi Pengawasan Peradilan Administrasi Terhadap Tindakan Pemerintah. Disertasi, Universitas Padjadjaran, Bandung. 2003.

Lilik Muliyadi, SH. MH, Tuntutan Uang Paksa (Dwangsom) Dalam Teori Dan Praktik. Djambatan, Jakarta. 2001.

Paulus Effendi Lotulung, Prof. DR. SH. Beberapa Sistem Tentang Control Segi Hukum Terhadap Pemerintahan, PT. Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, 1986.

Roihan A. Rasyid, Drs. SH. Hukum Acara Peradilan Agama. CV. Rajawali Jakarta, 1991.

Retnowulan Sutanto, SH dan Iskandar Oeripkartawinata, SH. Hukum Acara Perdata Dalam Teori Dan Praktek, alumni, bandung, 1986.

Undang-Undang RI No. 8 Tahun 1981, Tentang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang RI No. 1986, Tentang Peradilan Tata Usaha Negara

Undang-Undang RI No. 7 Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: