Terbaru; UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 25 TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN PUBLIK


Dewan Perwakilan Rakyat akhirnya berhasil mengesahkan UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 25 TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN PUBLIK (Selengkapnya buka di Dokumen Hukum). Lahirnya Undang-undang ini diharapkan menjadi referensi dan acuan bagi publik dalam mengontrol pelayanan publik yang selama ini dianggap tidak maksimal.  Selama ini, publik sering dirugikan dengan rendahnya kualitas Pelayanan Publik. Namun publik terkadang tidak berdaya atas pelayanan publik yang terbatas tersebut akibat belum adanya regulasi yang jelas terkait dengan pelayanan publik.

Yang melatarbelakangi adanya UU ini adalah citra layanan publik di Indonesia dipandang tidak berpihak pada masyarakat yang membutuhkan layanan antara lain birokrasi yang bertele-tele, petugas birokrasinya tidak profesional dan ujung-ujungnya duit. Bahkan World Bank dalam World Development Report 2004 memberikan stigma bahwa layanan publik di Indonesia sulit di akses oleh orang miskin, dan menjadi pemicu ekonomi biaya tinggi (high cost economy) yang pada akhirnya membebani masyarakat. (Tulus Abadi-Tempo Interaktif)

Tujuan  UU PP ini adalah untuk meningkatkan kualitas dan menjamin penyediaan pelayanan publik serta memberi perlindungan bagi warga negara dari penyalahgunaan wewenang dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Contoh dari palayanan publik ini adalah pengurusan surat-surat ke lembaga pemerintah (samsat, pertanahan dll) apakah masyarakat tahu tarifnya ? jangka waktu penyelesaiannya

Dalam konteks Peradilan Tata usaha Negara, kehadiran UU cukup urgen dalam melengkapi UU materiil PTUN.

Menurut pandangan Guru besar Administrasi Negara Universitas Indonesia (UI) Eko Prasojo, dengan adanya RUU Pelayanan Publik, posisi tawar masayarakat untuk mendapatkan hak-haknya dari pemerintah semakin tinggi.

“Karena selama ini masyarakat mendapat posisi lemah untuk memperoleh pelayanan publik,” ujarnya kepada INILAH.COM,

Ia juga menyebutkan, keberadaan UU ini mendesak untuk disahkan, karena akan menjadi dasar hukum bagi masyarakat maupun hakim PTUN sebagai hukum materiil. Karena selama ini kita sudah memiliki UU 586 (UU PTUN) tapi belum memiliki hukum materiilnya ; (Irvan)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: