Prof. Dr. Soetandio Wignosoebroto, SH; “ HAKIM BUKAN SEKEDAR CORONG UNDANG-UNDANG”


Pada kesempatan Kuliah Umum dalam rangka Pendidikan dan Latihan Calon Hakim angkatan IV, 7 Juli 2009, , Guru Besar Fakultas Ilmu Sosial Politik Universitas Airlangga Surabaya mengurai seputar relasi antara Policy dan Politik. Menurut Prof. Soetandio, Politik biasanya dipahami dalam konteks sebagai Public Policy. Dalam hal ini, Public Policy secara sederhana dipahami sebagai sebuah Kebijakan. Kebijakan dalam perspektif Politik dimaknai sebagai sebuah keputusan tentang langkah yang sebaiknya dipilih untuk diambil dari sekian banyak kemungkinan yang ada hubungan dengan adanya permasalahan yang harus dihadapi dan diatasi. Namun demikian, lanjut Guru Besar Unair ini, bahwa dalam diskusi seputar Politik Hukum, maka kita harus mampu membedakan antara Public Policy dengan Legal Policy;

Legal Policy dalam diskursus Politik Hukum dipahami apabila kebijakan itu diambil dengan mewujudkannya ke dalam bentuk Undang-undang lewat perdebatan di parlemen untuk menghasilkan consensus yang biasa disebut kebijakan perlementer agar dapat diundangkan. Sehingga legal policy merupakan sumber, nilai dan produk hukum yang lahir dari consensus dan kompromi politik. Sementara dalam politik yang dikompromikan adalah berbagai kepentingan yang berbasis pada subyektifitas anggota parlemen; Dengan demikian, “ Muncul pertanyaan, sampai sejauh mana objektifitas sebuah kebijakan dalam hal ini undang-undanga apabila dalam perumusan dan pembentukannya lahir dari Kompromi berbagai kepentingan yang serba objektif?” ujar Prof. Soetandio dengan nada bertanya.
Seraya menjawab pertanyaan salah seorang Peserta diskusi tentang kondisi parlemen dalam kaitannya dengan penciptaan undang-undang atai kebijakan, maka Pof. Soetandi menjelaskan bahwa inilah resiko dan dinamika yang harus terjadi dalam sebuah demokrasi. Yakni parlemen yang merepsentasikan rakyat dari berbagai macam golongan tentunya juga akan melahirkan berbagai macam subjektifitas kepentingan ketika merumuskan kebijakan. “ Sehingga perlu kedewasaan untuk melewati dan mengikuti proses demokrasi yang lebih baik “ harap Guru Besar di beberapa PTS ini. Demokrasi saat ini tentunya melahirkan warna dan paradigma baru relasi antara politik dan hukum. Sehingga calon Hakim atau Hakim dituntut untuk dapat merespon dan terus mengkaji dinamika dan ilmu yang terkait dengan Politik Hukum di Indonesia.
Dalam realitas yang demikian, maka sesungguhnya terbuka peluang bagi Hakim untuk terus beruasaha menemukan hukum. Ke depan, terbuka kemungkinan munculnya fenomena Judge Made Law dalam dinamika hukum kita. Hal ini cukup penting untuk mempertegas bahwa Hakim sesungguhnya bukan sekedar corong Undang-undang. Hakim harus mampu merespon keadilan yang diharapkan oleh masyarakat namun tidak terakomodir dalam perundang-undangan.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: