Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, SH, MH (Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi RI) “ Hiper-Regulasi melahirkan Alienasi Hukum”


Prof. JimlyPendidikan dan Latihan Calon Hakim 2009  khususnya kelas Cakim Pengadilan Tata Usaha Negara kedatangan pembicara Istimewa. Kemarin sore, 23/7 mantan Ketua Mahkamah Konstitusi RI, Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, SH, MH memberikan ceramahnya di hadapan 25 peserta Cakim Pengadilan Tata Usaha Negara di Megamendung, Bogor. Mengawali ceramahnya, Prof. Jimly menyatakan bahwa kesediaannya untuk datang pada forum Diklat Cakim TUN sebagai bentuk harapan dan optimisme beliau kepada generasi muda PTUN yang nantinya memiliki peran penting dalam proses pembaharuan Peradilan, khususnya di ranah Pengadilan Tata Usaha Negara.

Pada kesempatan tersebut, Prof. Jimly menyampaikan topic utama; Globalisasi, Hiper-regulasi dan Masa Depan Peradilan Tata Usaha Negara (Makalah lengkap; lihat di kolom Artikel). Menurut Guru Besar Hukum Tata Negara UI ini, salah satu gejala yang muncul dalam masyarakat modern saat ini banyaknya kehidupan mereka diatur oleh berbagai macam aturan yang bersifat tekhnis. Kehidupan saat ini terlalu banyak diatur, sehingga produk UU dengan berbagai macam bentuknya itu semakin banyak. Di Eropa misalnya, meskipun ada aturan yang ajeg seperti  UU Pemilu, tapi dalam hal yang bersifat tekhnis, selalu dan tetap dibuat aturan tekhnisnya, seperti soal dilarang menembak burung.

Jimly menambahkan,   di awal di awal abad 20, banyak yang bicara dan menggagas konsep deregulasi, yakni usaha mengurangi peraturan dan pada awal tahun 1980-an produksi UU memang cenderung dikurangi. Namun, menurut pria kelahiran Palembang ini, pada prakteknya meskipun regulasi berkurang, tapi jumlah regulatornya justru banyak dan terus bertambah. Selain Negara yang memproduksi aturan, Pasar dan kekuatan Civil Society juga seakan berlomba menciptakan aturan masing-masing. banyak. Dalam konteks Otonomi Daerah, Prof. Jimly menambahkan bahwa menjamurnya  Perda yang makin banyak dan saling bertentangan dengan aturan yang lain semakin mempertegas bahwa jumlah regulasi tidak semakin sedikit. Kompleks dan bertambahnya aturan. Menurut mantan Asisten Wakil Presiden RI 1998-1999 ini,   karena saat ini di samping ada Rule of Law juga muncul yang disebut Rule of Ethics. Bahkan Rule of  Ethics saat ini bertransformasi menjadi Hukum Positif, dan  sudah terlembagakan, misalnya dengan lahirnya Komisi Yudisial, Komisi Kepolisian, Komisi Kejaksaa dll  Dalam rangka melembagakan Rule of Ethics ,  PBB menginstruksikan untuk membuat infrasturuktur etik, code of ethics , tidak hanya di jabatan kenegaraan tapi juga lembaga perusahaan dan profesi. Akibatnya makin banyak norma yang mengatur kita. Gejala seperti inilah yang disebut oleh Richard Susskind  sebagai “hyper-regulated society” .

Dunia Hukum Dan Gejala Hiperregulasi

Mengutip Richard Susskind dalam bukunya The Future Of Law; Facing the Challenges of Information Technology, Prof. Jimly menjelaskan bahwa salah satu dampak  yang diakibatkan oleh hyper regulasi adalah terjadinya alienasi hukum; artinya, hukum makin teralienasi dan terasing dari masyarakatnya sendiri. Hiperegulasi menciptakan masyarakat seolah berada  di luar kenyataan hidup. Alineasi itu muncul ketika semakin banyak aturan, namun peraturan tersebut tidak efektif, artinya  aturan tersebut tidak bisa ditegakkan. Yang paling nyata adalah ketika birokrasi atau pemerintah merasa paling berhasil ketika telah melahirkan aturan yang banyak eskipun tidak bisa diterakan.  Dalam konteks sebagai penegak hukum, maka Hakim harus mampu mengantisipasi terjadinya alineasi hukum dengan sungguh menegakkan keadilan lewat aturan yang ada. Hal ini mengingat 90% kinerja atau aktifitas hakim  adalah menegakkan hukum; bukan membuat aturan; kita menemukan keadilan, dengan menegakkan aturan bukan membuat aturan. Dalam hal ini, menurut pakar hukum lulusan Fakultas Pasca Sarjana Universitas Indonesia Jakarta (1986-1990), dan Van Vollenhoven Institute ini mengingatkan  bahwa agenda membangun dan  menguatkan Rule Of Law itu tidak sekedar  membuat aturan baru . Membuat aturan hanyalah sebuah awal usaha untuk menemukan keadilan; tapi yang paling penting adalah penegakan aturan tersebut untuk menegakkan keadilan. Dan itulah tugas pokok Hakim.

Bagaimana mengatasi Hiper regulasi ini? Menurut Guru Besar yang mengajar di berbagai Fakultas Hukum ini, bahwa satu-satunya jalan dengan memanfaatkan Information and Communication Technology (ICT); sebagai salah satu penemuan strategis dalam sejarah perkembangan sejarah manusia, IT satu-satunya penemuan   yang menimbulkan efek manfaat yang berlipat terhadap peradaban manusia. Dalam konteks inilah Hukum tidak boleh ketinggalan dalam penggunaan ICT khususnya dalam mengantisipasi gejala Hiperregulasi ini. Sebab semua insan hukum; Legal profesioanal, Legal Tekhnis dll akan terancam tertinggal dan tidak terpakai oleh kuatnya efek ICT. Semua pihak begitu mudah mendapatkan informasi dan data tentang hukum dari fasilitas ICT. Dalam merespon hiperegulasi tersebut, lembaga Hukum harus mampu menggunakan ICT dalam mengelola informasi hukum dan mendokumetasikan data hukum yang tersebar banyak  Peraturan-peraturan dari UU sampai Perda dan  putusan pengadilan harus mampu terdokumentasi secara baik.

Prof. Jimly menutup ceramahnya dengan mengingatkan bahwa seorang hakimdalam berpartisipasi  membangun pengadilan modern,  dia  tidak perlu menunggu  dan harus memiliki jabatan tertentu. Dengan semangat dan kemauan merespon perkembangan terkhnologi, setiap saat seorang hakim dapat menjadi inspirasi terwujudnya modernisasi pengadilan. (Irvan)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: