Prof. DR. Laica Marzuki (Mantan Hakim Agung dan Hakim Konstitusi); “ DISKRESI BISA DIUJI OLEH PTUN ”


Prof Laica sedang mengajarDalam ceramah di hadapan Peserta Diklat Calon Hakim Tata Usaha Negara di Bogor,7/7. Mantan Hakim Konstitusi, Prof. DR. Laica Marzuki menegaskan bahwa sebaiknya Pemerintah dalam melaksanakan urusan administrasi pemerintahan tidak ragu dan khawatir ketika akan mengeluarkan Diskresi. Menurut beliau, Undang-undang yang merupakan kebijakan pusat tidak mungkin teraplikasi secara utuh dan baik di daerah-daerah yang memiliki kondisi yang berbeda-beda.

Dengan demikian, lanjut Guru Besar Fakultas Hukum Unhas ini, maka Pemerintah diberikan kewenangan untuk mengeluarkan Peraturan Kebijakan (Beleidsregel) yang biasa dikenal dengan Diskresi. Di Indonesia, diskresi juga biasa disebut dalam istilah bahasa Jerman, Freiez ermessen yang berarti merdeka. Maksudnya, Freiez ermessen atau diskresi merupakan kemerdekaan bagi aparat pejabat TUN  yang diberikan kepada pejabat pemerintahan di dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan. Mengapa perlu kemerdekaan itu ?

Menurut pak Laica, kalau kebijakan pusat dilaksanakan di daerah, maka pelaksanaannya akan berbeda-beda dalam konteks daerah yang beragam. ” Maka untuk menjabarkan policy itu berdasarkan kondisi daerah setempat, maka badan atau pejabat pemerintahan itu dipersenjatai yang namanya Freiez ermessen ” tegas pria kelahiran Makassar ini. ” Bahwa diskresi dari pemerintah sering memicu pro kontra, maka itu hal yang wajar” ujar Mantan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi ini.

Dalam ceramah tersebut, Prof. Laica yang saat ini mengajar di program pasca sarjana UI, USU dan Unair menyebut bahwa Beleidsregel itu pada awalnya muncul di negeri Belanda ketika tahun 1960-an. Ketika mula munculnya , semula dicurigai dalam dunia hukum karena Beleidsregel itu merupakan produk peraturan Perundang-undangan yang mengikat tapi dibuat oleh aparat yang bukan aparat legislative. Seperti halnya Pengumuman, Surat Edaran; Surat Edara bersama, Nota, Juklak (Rechlening), itulah semuanya yang dinamakan Beleidsregel . Di Indonesia disebut peraturan Kebijakan. Ketika baru muncul, disebut pseudo wet geving, seperti halnya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA). Peraturan MA itu berbeda dengan SEMA. Perma itu bagian dari perundang-undangan. Sedangkan SEMA adalah peraturan kebijakan.

DISKRESI BISA DIUJI OLEH PTUN

Meskipun diskresi merupakan ”kemerdekaan” bagi pejabat pemerintah dalam mengeluarkan sebuah kebijakan, namun tidak serta merta kebijakan tersebut tidak bisa dikontrol atau diuji. Dalam hal ini, Prof. Laica Marzuki menyebut bahwa, sebuah diskresi bisa diuji oleh Pengadilan Tata Usaha Negara dengan catatan Diskresi tersebut   menyimpang dalam 2 hal yakni secara nyata  melanggar dari Undang-undang  dan menyimpang dari Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik. Artinya, ketika sebuah kebijakan pemerintah yang keluar dari Norma perundang-undangan dan asas pemerintahan pemerintahan yang baik, maka PTUN berhak mengadili diskredisi yang diajukan Penggugat. Dengan demikian lanjut Prof Laica, pelaksanaan kekuasaan dapat dihindari dari penyimpangan karena setiap saat terdapat kontrol yuridis, yakni lewat PTUN. (Irvan).

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: