RUMUSAN HASIL DISKUSI CALON HAKIM PENGADILAN TATA USAHA NEGARA ANGKATAN IV


FASILITATOR                     :  DR. SUPANDI, SH, M. Hum

TOPIK                                         : PROSES DISMISSAL DAN SIDANG PERSIAPAN

PROSES DISMISSAL

  1. Proses Dismissal menurut Prof. Philpus. M. Hadjon adalah Pemeriksaan Administratif untuk menetapkan apakah suatu gugatan dapat diterima atau tidak dapat diterima;
  2. Menurut UU.No.5 tahun 1986 Pasal 62; Dalam rapat permusyawaratan, Ketua Pengadilan berwenang memutuskan dengan suatu penetapan yang dilengkapi dengan pertimbangan-pertimbangan bahwa gugatan yang diajukan itu dinyatakan tidak diterima atau tidak berdasar, dalam hal :                                                                                         
  1. pokok gugatan tersebut nyata-nyata tidak termasuk dalam wewenang Pengadilan;
  2. syarat-syarat gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 tidak dipenuhi oleh penggugat sekalipun ia telah diberi tahu dan diperingatkan;
  3. gugatan tersebut tidak didasarkan pada alasan-alasan yang layak;
  4. apa yang dituntut dalam gugatan sebenarnya sudah terpenuhi oleh Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat;
  5. gugatan diajukan sebelum waktunya atau telah lewat waktunya.

Gugatan itulah yang menjadi syarat Limitatif bagi Ketua Pengadilan dalam menentukan diterima atau tidaknya sebuah gugatan dalam proses dismisal;

3. Dengan demikian, tidak dibenarkan bagi seorang Ketua PTUN meloloskan semua perkara dengan alasan agar hakim-hakim anggotanya mempunyai kesibukan. Ketua PTUN harus menolak secara tegas sebuah gugatan apabila secara nyata-nyata tidak masuk dalam wewenang  Pengadilan Tata Usaha Negara;

4. Beberapa Filosofi dan makna kehadiran Lembaga Dismisal Proses;

a. Pada dasarnya TUN tidak mengenal adanya sengketa. Berbeda dengan peradilan perdata yang terjadi adalah sengketa, benturan kepentingan, sehingga terjadi pertempuran.. Tujuan TUN adalah mencari kebenaran materiil. Kalau ada SK yang dirugikan, maka tidak mungkin ada pejabat yang berniat untuk merugikan orang lain atau warganya. Sehingga yang terjadi adalah perbedaan penafsiran. Karena perbedaan persepsi, maka hakim harus membimbing para pihak untuk menyatukan persepsi yang sama. Sehingga yang muncul adalah forum musyawarah untuk perbaikan. Dan itu bisa dimanfaatkan pada tahapan dismissal proses, pemeriksaan persiapan dan sidang. Semuanya itu hanya untuk mempertemukan persepsi dan cara pandang. Sehingga karakter persidangan PTUN adalah kondusif. Karena kedua pihak memiliki tujuan yang sama, yakni welfare state, maka Hakim harus membimbing untuk mempertemukan tujuan mereka yang sesungguhnya sama, jangan justru memunculkan sengketa perlawanan. Di Perancis, PTUN sesungguhnya bukan gugatan, tetapi Permohonan. Seperti model Tribunal Administratif di Perancis. Ketika terjadi perbedaan penafsiran antara Penggugat dan Pejabat, maka Hakim wajib memberikan advice/nasihat untuk menyamakan cara pandang;

b. Saat ini secara Ius Constitutum hukum acara PTUN masih berkarakter hukum acara perdata. Philipus M. Hadjon; seharusnya PTUN mengedepankan kekeluargaan dan persuasif. Tujuannya tidak untuk kalah atau menang seperti dalam peradilan Perdata, tapi untuk menemukan kebenaran materiil. Sehingga peradilan TUN dilengkapi dengan lembaga dismisal proses dan pemeriksaan persiapan ;

c. PTUN sesungguhnya hadir tidak sekedar hanya untuk melindungi hak-hak individu, tapi lebih dari itu adalah untuk melindungi hak Masyarakat secara umum.

5. Dalam konteks dismissal proses, penjelasan  angka 4 uruf c di atas adalah,  Walaupun pejabat TUN pada dasarnya siap digugat, tapi gugatan yang serampangan, yang tidak layak, maka ketua Pengadilan harus berani menolak; Dismisall juga merupakan bentuk perlindungan hukum karena menyeleksi Gugatan yang sembarangan, yang mengancam gugurnya sebuah Keputusan pemerintah yang sesungguhnya melindungi warganya. Tegasnya , dismisal adalah tahapan  untuk mengurangi beban pejabat dalam menerima gugatan yang tidak layak. Soal dismisal, sebenarnya hanya mengacu pada fakta

6. Pemeriksaan Setempat (PS) dilakukan tidak saja pada saat persidangan, namun juga memungkinkan pada saat proses dissmisal dan Pemeriksaan Persiapan; Namun permohonan Pemeriksaan Setempat selalu beriiringan dengan kehendak Penggugat yang sekaligus memohonkan Penangguhan pelaksanaan K.TUN yang akan digugat;

7. Namun pada dasarnya, yang diperhatikan (sekaligus perlu kehati-hatian) bagi Ketua Pengadilan dalam melakukan PS pada tahapan dismisal adalah bahwa sesungguhnya kepentingan yang paling dominan di balik munculnya PS pada tahap dismissal adalah adanya kepentingan Penangguhan yang dimohonkan penggugat. Padahal pada prinsipnya, mengabulkan atau menghadapi Permohonan Penangguhan adalah perlu kehati-hatian dan selektif. Selain itu, esensi PS sesungguhnya dalam domain tahapan pembuktian. Sehingga kurang relevan ketika, PS dilakukan pada tahapan dismissal.

8. Dalam menghadapi Intervensi atau Vogging; yang pada hakekatnya munculnya suatu Gugatan yang terdiri dari satu Objek Gugatan namun memunculkan banyak pihak (Penggugat atau Tergugat), maka asas yang berlaku pada peradilan Tata Usaha Negara adalah mengacu pada asas Erga Omnes, yaitu putusan Hakim mengikat dan berlaku pada semua pihak. Konteksnya hanya warga negara yang dirugikan kepentingannya yang bisa menggugat; Oleh karenanya, maka tidak perlu memisahkan gugatan sendiri-sendiri dalam hal objek gugatannya (Keputusan TUN) sama. Pemisahan gugatan akan memakan waktu yang lama dan sangat tidak efisien. Sehingga jalan keluar yang paling baik adalah, Ketua Pengadilan memberikan inisiatif kepada para pihak tersebut untuk bergabung dengan pihak yang lain apabila untuk perkara yang sama masih berjalan di persidangan, karena nanti pada akhirnya akan diperoleh hasil yang sama.

9. Dalam konteks, Ius Constituedum, maka perlu dirumuskan sebuah evaluasi yang bersifat reflektif terhadap munculnya gejala Disfungsi terhadap Persidangan Verzet; pada kenyataannya amat jarang hasil Dismisal dari Ketua PTUN yang dimohonkan perlawanan oleh Penggugat itu diterima Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sidang Verset. Artinya, ada kesan putusan Majelis Hakim Verzet sudah ”tersandera” oleh hasil dismissal ketua PTUN. Sehingga amat jarang kemandirian hakim muncul dalam memutus sidang Verset meskipun secara nyata-nyata ada keadilan bagi Penggugat yang secara nyata berlawanan dengan dismissal.

10. Mengingat ketua Pengadilan adalah juga manusia biasa, penuh keterbatasan dan  kekhilafan, sehingga perlu ada koreksi dan rumusan yang progressif dalam sidang Verzet untuk merespon keadilan masyarakat. Dalam hal ini, perlu kearifan ketua PTUN untuk mengapresiasi pendapat dan saran beberapa pihak sebelum menentukan Penetapan Dismissal apabila dianggap perlu. Selain itu, diperlukan keberanian dan kemandirian hakim dalam memutus sidang verzet tanpa terbebani oleh hasil putusan dismissal ketua PTUN.

SIDANG PERSIAPAN

  1. Filosofi dibentuknya lembaga pemeriksaan persiapan adalah sebagai bentuk kompensasi ketidakseimbangan kedudukan antara penggugat dengan tergugat, baik dalam hal kekuasaan, keuangan maupun data/informasi. tergugat selalu berada dalam posisi yang lebih kuat daripada penggugat, hakim dapat memfasilitasi penggugat agar dapat seimbang kedudukannya dengan tergugat terutama menyangkut alat bukti permulaan dalam suatu sengketa TUN yang pada umumnya sulit dimiliki oleh penggugat.
  2. Pemeriksaan persiapan tetap diperlukan dengan alasan sebagai berikut :     a. Secara normatif telah diatur dalam pasal 63 UU. Nomor 5 tahun 1986. b. Secara sosiologis pemeriksaan persiapan masih diperlukan guna melindungi kepentingan penggugat, sementara itu dismissal prosedur adalah untuk melindungi kepentingan tergugat dalam menjalankan tugas pemerintahannya dari gugatan yang tidak layak.
  3. Pemeriksaan persiapan dilakukan secara tertutup dan tidak disatukan saja dengan persidangan biasa yang terbuka untuk terbuka untuk umum karena tidak semua perkara yang diajukan ke PTUN adalah perkara yang secara nyata sudah menyimpang dari aturan, adakalanya perkara yang diajukan oleh penggugat sebenarnya bisa diselesaikan tanpa melalui proses persidangan yang terbuka untuk umum, karena dalam pemeriksaan persiapan majelis hakim dapat bersikap arif dan bijaksana sehingga perbedaan persepsi yang terjadi antara penggugat dengan tergugat dapat  disatukan.
  4. Kewenangan prosedur dan substansi yang diperiksa dalam pemeriksaan persiapan merupakan wujud dari asas kompensasi ketidakseimbangan para pihak. Hal ini mengingat dalam pemeriksaan tersebut akan diberikan saran kepada penggugat mengenai hal-hal yang berhubungan dengan kewenangan prosedur dan substansi tersebut, sehingga gugatan dapat dinyatakan layak untuk dipersidangkan dalam sidang yang dinyatkaan terbuka untuk umum
  5. Penjelasan seputar kedudukan pihak intervensi dalam permeriksaan persiapan  adalah apabila pihak ke tiga yang merasa kepentingannya dirugikan telah mengetahui adanya sengketa tersebut dapat mengajukan permohonan untuk ikut serta sebagai pihak intervensi dalam perkara yang bersangkutan. Sedangkan apabila majelis hakim mengetahui adanya pihak ke tiga tersebut/pemegang obyek sengketa maka hakim dapat memerintahkan panitera memanggil pihak ketiga tersebut untuk dimintai keterangan dan menanyakan sikapnya apakah akan turut serta dalam perkara tersebut atau hanya bertindak sebagai saksi dengan konsekuensi tidak dapat melakukan upaya hukum terhadap putusan pengadilan.

Demikian resume diskusi tentang Dismisal Proses dan Sidang Pemeriksaan ini kami susun. Semoga bermanfaat bagi perkembangan peradilan Tata Usaha Negara ke depan. Terima Kasih.

Megamendung, 09 Juli 2009

Hormat Kami.

KELOMPOK I

KETUA                 :           DAILY YUSMINI

JURU BICARA  :           RETNO ARIYANI

SEKRETARIS     :           EUIS RIYANTI

MODERATOR    :           MARIA PINKAN TELEW

ANGGOTA          :

ANDI PUTRI BULAN

ERICK S. SIHOMBING

FADHOLY HERNANTO

IRVAN MAWARDI

M. YUNUS TAZRIYAN

MUH. ALI

RORY YONALDI

SUDARTI KADIR

TAMADO DHARMAWAN

TAUFIQ ADHI PRIYANTO

KELOMPOK II

KETUA                         : M. HERRY INDRAWAN

JURU BICARA          : SANTI OCTAVIA

SEKRETARIS              : FITRI WAHYUNINGTYAS

MODERATOR              : DAFRIAN

ANGGOTA                   :

  1. EKO PRIYATNO
  2. JIMMY RIYANT N
  3. M. IRFAN T
  4. SAHIBUR RASYID
  5. IKAWATI UTAMI
  6. FATMAWATY
  7. ROS ENDANG NAIBAHO

TIM PERUMUS

  1. DAILYUSMINI
  2. IRVAN MAWARDI
  3. RETNO ARIYANI
  4. M. HERRY INDRAWAN
  5. SANTI OCTAVIA
  6. EKO PRIYATNO
  7. MUH. YUNUS TAZRYAN.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: