DEMOKRASI DAN DILEMA SISTEM CIVIL LAW : Sebuah Tinjauan Reflektif


By. Irvan Mawardi

ipank2Dalam konteks negara Demokrasi, posisi rakyat dan negara memiliki posisi yang equal dan egaliter . Dalam sistem demokrasi, rakyat memiliki keterbukaan yang cukup memadai untuk berinteraksi langsung dengan negara melalui mekanisme perwakilan. Sehingga pada prinsipnya napas dari demokrasi itu adalah representasi kepentingan rakyat yang ada di pundak para wakil rakyat di parlemen, termasuk dalam pembentukan hukum perundang-undangan.

Dalam sistem politik di Indonesia, Meskipun pemilihan eksekutif sudah bersifat langsung, namun dalam konteks penyusunan undang-undang, karakter demokrasi Indonesia masih murni berbasis perwakilan. Artinya kontrak politik –meminjam istilah Hobbes- antara rakyat dengan negara dalam bentuk perundang-undangan dilakukan oleh wakil rakyat. Dalam konteks ini wajah hukum dan perundang-undangan dan kualitas materi kontrak politik (undang-undang) memiliki relasi yang signifikan dengan kualitas wakil rakyat. Semakin cakap dan berintegritas wakil rakyat yang akan menyusun undang-undang, maka lahirnya undang-undang yang berkualitas adalah sebuah keniscayaan. Pertanyaannya adalah, apakah konstruksi demokrasi perwakilan yang diperankan oleh wakil rakyat saat ini mampu melahirkan undang-undang yang berkualitas?

Wajah Perundang-undangan

Kalau melihat perkembangan produktifitas anggota DPR era 1999-2004 dan 2004-2009, baik dari segi kuantitas maupun kualitas, maka wajah perundang-undangan kita masih jauh dari harapan. Fenomena ini disebabkan oleh beberapa faktor;

Pertama, sistem rekruitmen anggota DPR kita masing menganut pola rekruitmen tertutup (tahun 2004). Dalam sistem ini, otoritas partai politik yang menentukan calon legislator. Pada konteks ini, maka kedekatan kepada elit parpol dan karakter patriarki masih melekat kuat dalam pola rekruitmen oleh parpol. Banyak kader yang potensial dan punya kapasitas, tapi tidak memiliki akses ke elit parpol. Akhirnya calon legislatif yang cakap dalam merespon persoalan tidak banyak yang terpilih. Pada pemilu 2009, meskipun sistem pemilihan sudah menganut sistem terbuka dengan penentuan caleg terpilih suara terbanyak, namun tetap saja tidak mampu meloloskan figur caleg yang berkualitas. Hal ini disebabkan oleh sistem terbuka justru melahirkan juga transaksi terbuka antara caleg dengan pemilih dalam sebuah pemilihan. Transaksi terbuka kemudian melahirkan politik pragmatis, yakni siapa yang mampu memiliki kekuatan finansial dan popularitas, maka mereka memiliki lebih memiliki peluang untuk lolos. Adapun orang-orang yang pintar dan berkapasitas tapi tidak memiliki uang dan popularitas akhirnya tidak terpilih. Dua fenomena sistem rekruitmen inilah yang kemudian melahirkan anggota parlemen yang memiliki kemampuan terbatas;

Kedua, di tengah rekruitmen anggota DPR yang berbasis politik pragmatis, maka pasca terpilihnya, para anggota dewan tersebut lebih banyak beraktifitas untuk mengembalikan ”modal” yang sudah dipakai dalam kampanye. Di lain pihak, kesempatan dan energi untuk mendesain, merancang dan menyusun undang-undang menjadi minim dan tidak maksimal. Sehingga memicu minimnya produk perundang-undangan. Fenomena ini terlihat dari data yang dimiliki Pusat Studi Hukum dan kebijakan (PSHK) yang menyebut bahwa;

Periode 1999-2004; Target  kurang lebih 200, hasilnya hanya 172 yang berhasil disahkan, dengan catatan bahwa sebagian besar diantaranya adalah UU pemekaran (64 UU). Sedangkan pada periode 2005, ditargetkan 55 UU dan hanya dihasilkan 14 UU. Pada tahun 2006, ditargetkan 76 UU, yang berhasil disahkan hanya 36 UU dan 16 diantaranya adalah UU Pemekaran wilayah[1].

Ketiga, sistem demokrasi kita saat ini belum mengenal dan menganut konsep pengawasan terhadap kekuatan Legislatif. Sehingga, tidak ada kekuatan yang bisa mengontrol secara yuridis atas minimnya kuantitas dan kualitas Undang-undang yang dilahirkan parlemen.

Ringkasnya, secara kualitas produk legislasi anggota parlemen yang merepresentasikan rakyat masih cukup rendah. Hal ini dapat dilihat dari banyak undang-undang yang langsung dijudicial review oleh masyarakat lewat Mahkamah Konsititusi karena dianggap tidak sesuai dengan koridor konsitusi.

Dilema Civil Law

Dengan kondisi produk perundang-undangan yang dihasilkan oleh sistem demokrasi seperti di atas, maka yang menjadi menjadi tantangan berikutnya adalah penguatan nilai-nilai hukum dalam berbangsa. Sebagai negara penganut negara hukum (Rechstaat) yang beraliran pada sistem Civil Law, kodifikasi hukum dalam bentuk undang-undang menjadi rujukan utama dalam menegakkan hukum. Maka pertanyaan yang mengemuka, sampai sejauhmana akuntabilitas sumber hukum yang dihasilkan oleh parlemen yang dalam kondisi “low performance”?. Pada akhirnya, penegak hukum, dalam hal ini Hakim, akan mengalami kesulitan menggunakan Undang-undang yang bermasalah ketika akan menerapkan hukum. Di sisi lain, konsepsi Civil Law tidak melazimkan Hakim untuk menciptakan hukum, tapi lebih menekankan pada penemuan dan penafsiran hukum. Ketika undang-undang tidak mampu mengisi dan mengantisipasi dinamika yang muncul di tengah masyarakat, sementara Hakim tidak memiliki otoritas untuk menciptakan sebuah hukum, maka kemungkinan terburuk yang akan hadir adalah kekosongan hukum. Dalam posisi ini, Hakim tidak mungkin mengambil sebuah putusan dengan mengabaikan asas legalitas dan kepastian hukum. Dengan demikian, muncul pertanyaan sampai sejauh mana efektifitas kondisi sistem demokrasi di Indonesia mendukung perwujudan sistem hukum Civil Law yang selama ini dianut oleh sistem hukum di Indonesia. Hal ini mengingat bahwa salah satu karakter dari Civil Law adalah memposisikan Undang-undang (Kodifikasi Hukum)  yang dihasilkan oleh parlemen sebagai rujukan atau referensi utama dalam memutus dan menyelesaikan sengketa hukum.

Jawaban ringkas dari pertanyaan di atas adalah Civil Law akan senantiasa berjalan secara dinamis dan on the track, apabila sistem dan konsep demokrasi yang menjadi modal dasar dari konstruksi sistem keterwakilan di parlemen berjalan secara sehat dan beradab.   Artinya Undang-undang  yang ideal adalah Undang-undang yang diciptakan parlemen dari sistem demokrasi yang sehat; anggota DPR yang berkualitas, parpol yang sehat, Chek and Balances yang dinamis, presidensil yang kuat, pers yang kuat dan merdeka dll. Namun dalam sistem demokrasi yang cenderung oligarki korup, wajah anggota parlemen yang bercorak aristokrat dan  komposisi pembentukan sistem politik yang serba pragmatis, maka akan lahirlah anggota parlemen yang kurang cukup berkualitas yang sesungguhnyajuga tidak memiliki kapasitas  untuk menyusun regulasi yang berbobot. Padahal Civil Law memerlukan kualitas UU yang memadai sebab Civil Law mengedepankan  dan mengaurustamakan kodifikasi bukan yurisprudensi sebagaimana yang berlaku dalam sistem Common Law;.

Wajah hukum di  negara yang Common Law sangat menitikberatkan akan adanya Jurisprudensi atau putusan Hakim terdahulu. Bahkan dalam sistem ini terbuka kemungkinan Hakim senantiasa melakukan penemuan hukum dan bahkan menciptakan. Bahkan materi Undang-undang yang diciptakan parlemen masih bisa dimentahkan oleh Hakim lewat pengadilan. Dalam kondisi sistem demokrasi yang  saat ini cenderung tidak mendukung penguatan Civil Law, maka perlu upaya yang progressif untuk menjaga kewibawaan hukum.

Pertama, menurut hemat penulis, tradisi penemuan hukum dan selanjutnya prinsip kekuasaan kehakiman yang merdeka sesungguhnya lebih menjanjikan hidup pada sistem Common Law.  Penemuan Hukum oleh Hakim tidak bisa berjalan normal dan merdeka dalam sistem Civil Law, karena dia tersandera oleh kodifikasi hukum berupa UU yang lahir dari parlemen yang korup, tidak berkualitas dan serba politik, penuh dengan konflik interest. Namun demikian, apabila kita sudah sepakat dengan konsep Civil Law, maka perlu adanya penyelarasan yang lebih fleksibel, yakni tidak absolut dan ekstrim menganut Civil Law. Praktek di beberapa negara juga menunjukkan penggunaan dua sistem tersebut secara tidak murni/campuran.

Kedua, terlepas dari kondisi legislasi yang masih terbatas, baik dari kuantitas maupun kualitas, namun dalam rangka mewujudkan hukum yang responsif dengan wajah zaman yang senantiasa berubah, maka agenda yang paling mendesak adalah meningkatkan kualitas sumber daya Hakim. Dengan kualitas yang mumpuni dan berintegritas secara moral maupun intelektual, maka diharapkan lahir putusan hukum yang mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat. Di negara-negara yang menganut Common Law, kualitas dan integritas adalah prasyarat utama Hakim, sebab dari hakimlah akan senantiasa tercipta hukum, tidak hanya dari parlemen.

Ketiga, dalam konteks demokrasi, pelembagaan nilai hukum di tengah masyarakat juga harus berjalan beriringan dengan penguatan nilai-nilai demokrasi lainnya. Sebab reformasi hukum di ranah struktural dan birokrasi tidak memiliki pengaruh apapun ketika kesadaran dan budaya hukum masyarakat tidak mengalami perubahan ke arah yang lebih baik.

Kedepan, kita berharap penggunaan sistem Civil Law akan mengalami modifikasi yang fleksibel agar mampu merespon kebutuhan masyarakat khususnya dalam mendapatkan keadilan yang autentik.

Mungkin itu…


[1] Bivitri Susanti dalam makalah ” PROBLEM KELEMBAGAAN DALAM PROSES LEGISLASI . Disampaikan dalam “Seminar Memperbaiki Kualitas Pembuatan Undang-Undang di Indonesia,” yang diadakan oleh The Habibie Centre, di Hotel Nikko, Jakarta, 8 Maret 2007

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: