SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG RI Nomor 07 Tahun 2010 TENTANG PETUNJUK TEKNIS SENGKETA MENGENAI PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH (PILKADA)

Ketentuan Pasal 2 huruf g Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan digabung terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 (selanjutnya disebut Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara), menyiratkan bahwa keputusan-keputusan atau ketetapan-ketetapan yang diterbitkan oleh Komisi Pemilihan baik di tingkat Pusat maupun di tingkat Daerah mengenai hasil Pemilihan Umum, tidak dapat digugat di Peradilan Tata Usaha Negara. selengkapnya baca SEMA No. 7 tahun 2010

Pelarangan Film “Balibo Five” Digugat ke PTUN



VIVAnews - Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Jakarta, Rabu 3 Maret 2010 akan menggugat surat Lembaga Sensor Film Nomor 1800/LSF/XII/2009 yang melarang film “Balibo Five” melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta. Gugatan ini akan diwakili oleh tim kuasa hukum dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers.

LAPORAN TAHUNAN MA 2009 (VERSI LENGKAP)

Mahkamah Agung pagi ini akan menyampaikan laporan tahunan 2009. Mahkamah akan menyampaikan seluruh kegiatan yang telah dilakukan selama 2009.

Laporan tahunan ini rencananya akan dilakukan di Ruang Kusumaatmaja, Gedung Mahkamah Agung, Jakarta, Kamis 25 Februari 2010. Laporan ini akan disampaikan langsung Ketua MA, Harifin Andi Tumpa.

MA akan menyampaikan mengenai berbagai langkah strategis di bidang pembaruan. Sebagian langkah tersebut telah diawali pada periode sebelumnya dan dilanjutkan di tahun ini.

Pada prinsipnya langkah yang diambil oleh Mahkamah Agung dalam pembaruan merupakan suatu konsekuensi logis dengan dicanangkannya Agenda Pembaruan yang terangkum dalam Cetak Biru Pembaruan Peradilan dan Kertas Kerja Pembaruan yang
dimulai pada tahun 2003.

Mahkamah juga akan membeberkan keadaan perkara yang ditangani selama 2009. Berapa perkara yang putus dan yang masih belum putus. MA juga akan menyampaikan transparansi biaya perkara.

LAPORAN MA TAHUN 2009 SELENGKAPNYA DI EXECUTIVE SUMMARY LAPTAH MA 2009

salam. Irvan

sumber;

www.vivanews.com

www.mahkamahagung.go.id

Terpilihnya Dr. Supandi, SH, M. Hum dan Bapak Yulius, SH, MH disambut Suka Cita

Setelah melakukan Fit and Proper Test selama empat hari, Komisi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat telah memilih enam Hakim Agung.  Komisi III DPR RI sudah memilih 6 calon hakim agung. Pemilihan dilakukan secara voting dari 20 nama calon hakim agung lainnya.

Enam Hakim Agung yang terpilih semalam itu dua hakim berasal dari jalur nonkarier dan empat dari jalur karier. Mereka menyingkirkan 14 calon lain.

Hakim Agung terpilih itu adalah Suryajaya (hakim ad hoc pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta), Salman Luthan (pengajar Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia), Supandi (Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Mahkamah Agung), Achmad Yamanie (Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin), Soltony Mohdally (Ketua PT Banjarmasin), dan Yulius (hakim tinggi Tata Usaha Negara Jakarta).

Bagi keluarga besar Pengadilan Tata usaha Negara (PTUN), hasil pemilihan calon hakim agung kali ini cukup istimewa, mengingat ada dua “kader” terbaiknya yang berhasil menjadi Hakim Agung, yakni Bapak. DR. Supandi, SH, MH dan Bapak H. Yulius, SH. Sebagai catatan, komposisi Hakim Agung saat ini yang berlatar belakang Hukum Adminsitrasi negara masih cukup minim. Sehingga dengan lolosnya Pak Supandi dan Pak Yulius dapat memberi warna dalam perkembangan dan dinamika penyelesaian perkara Tata usaha Negara di mahkamah Agung. Keberhasilan kedua figur senior PTUN tersebut mendapat apresiasi dan disambut suka cita dari para yunior  di PTUN. “semoga pak pandi dan pak yulius bisa menbawa pencerahan di MA” ujar Santi, Calon Hakim PTUN Pekanbaru. Harapan yang sama juga disampaikan Teguh Alexander, salah seorang Hakim di PTUN Banjarmasin,”semoga dengan terpilihnya kedua beliau tersebut memberi pengaruh yang positif terhadap penegakan hukum administrasi negara di Indonesia” ujar Teguh penuh harap. (Irvan)

Wantimpres dan Mahkamah Agung Bahas Eksekusi Putusan PTUN

sumber; hukumonline.com

[Rabu, 17 February 2010]
Sulitnya mengeksekusi putusan PTUN.

Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) menyambangi gedung Mahkamah Agung, Rabu (17/2). Diterima langsung oleh Ketua Mahkamah Agung (MA) dan Wakil Ketua MA, mereka menggelar rapat tertutup.

Usai pertemuan, Anggota Wantimpres Jimly Asshidiqie kepada wartawan menuturkan kalau kedatangan Wantimpres adalah untuk memperoleh masukan sekaligus mendengarkan pembaharuan peradilan yang tengah dilakukan oleh MA.

PROFIL CALON HAKIM AGUNG; DR.SUPANDI, SH.M.Hum

Profil Lengkap Bapak DR.  Supandi, SH, M. Hum dapat di klik di PROFIL .DR.SUPANDI,SH.M.Hum

Mengadili Kebijakan

Selasa, 2 Februari 2010 | 02:59 WIB

Eddy OS Hiariej

Dalam rapat Pansus DPR tentang Hak Angket Bank Century, sejumlah nama didengarkan keterangannya terkait kebijakan Komite Stabilitas Sistem Keuangan atau KSSK

mengucurkan dana sebesar Rp 6,7 triliun kepada Bank Century. Menjadi perdebatan dalam hukum, apakah suatu kebijakan dapat diadili? Dalam konteks hukum pidana, paling tidak ada tiga parameter secara kumulatif untuk menjustifikasi apakah suatu kebijakan telah memasuki ranah hukum pidana.

BELAJAR PERADILAN ADMINISTRASI DARI THAILAND

1/27/2010 12:32:17 PM
LAPORAN TIM STUDI BANDING KE THAILAND

Sebagai upaya menegakkan pembaharuan peradilan di Indonesia khususnya yang menyangkut peradilan administrasi, berdasarkan Surat Disposisi Ketua Mahkamah Agung Nomor : 1003/X/Int/2009 menunjuk satu tim ke Bangkok, Thailand. Adapun obyek utamanya adalah mengenai peradilan dan wewenang hakim dalam memeriksa perkara serta pelaksanaan putusan pengadilan administrasi. Hal ini dipandang sangat diperlukan dalam rangka pemberdayaan dan pengembangan Peradilan Administrasi di Indonesia terutama dalam menyongsong era undang-undang Administrasi Pemerintahan
yang sedang dirancang oleh Pemerintah. Dengan menyadari keterbatasan hasil study banding ini, maka para delegasi yang telah menyusun laporan ini. Dan para delegasi berharap kiranya laporan ini dapat memberi manfaat untuk pengembangan hukum di Indonesia, khususnya yang berkaitan dengan pengembangan Peradilan Administrasi.
sangat terbatas terutama karena hanya terfokus pada jajaran Peradilan Administrasi. Sorotan utama pada peradilan Administrasi adalah mengenai kompetensi peradilan dan wewenang hakim dalam memeriksa perkara serta pelaksanaan putusan pengadilan administrasi. Hal ini dipandang sangat diperlukan dalam rangka pemberdayaan dan pengembangan Peradilan Administrasi. Berikut ini disampaikan laporan study bandingnya. Selengkapnya bisa dibaca di kunjungan_ke_thailand

Ihwal Kriminalisasi Kebijakan

Rabu, 27 Januari 2010 | 02:54 WIB

Oleh Hikmahanto Juwana

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY dalam wawancara khusus dengan Harian Kompas, SCTV, dan Radio Elshinta, Minggu (24/1) malam, menyampaikan agar langkah pemerintah dan Bank Indonesia mengucurkan dana talangan ke Bank Century tidak dikriminalisasi.

Sejumlah anggota DPR, pakar, dan penggiat antikorupsi tidak setuju dengan pendapat Presiden. Kebijakan (policy) berbeda dengan kebijaksanaan meski keduanya terkait dengan pengambilan keputusan. Kebijakan merupakan basis untuk pengambilan keputusan, sedangkan kebijaksanaan merupakan keputusan yang bersumber dari diskresi yang dimiliki pejabat yang berwenang.

Dalam konteks kenegaraan, kebijakan dapat bersifat umum ataupun khusus. Kebijakan yang bersifat umum, antara lain, kebijakan luar negeri, kebijakan pertahanan, kebijakan fiskal, dan kebijakan pemberantasan korupsi. Kebijakan yang bersifat khusus, antara lain, kebijakan rekonstruksi pascatsunami, penyaluran subsidi kepada orang yang berhak, dan kebijakan ujian nasional.

(Catatan seputar UU Kekuasaan Kehakiman Nomor 48 tahun 2009) KEMANDIRIAN HAKIM DAN UPAYA MEWUJUDKAN PERADILAN YANG AKUNTABEL

Oleh; Irvan Mawardi (Cakim PTUN Jogja)
PENGANTAR
Salah satu agenda reformasi yang belum berjalan secara maksimal saat ini yakni belum terwujudnya Hukum sebagai pilar penting dalam kehidupan berdemokrasi.  Tertinggalnya penegakan hukum dalam proses penguatan demokratisasi  tidak lepas dari lemahnya kepercayaan publik terhadap institusi hukum saat ini. Sederetan kasus penyimpangan yang terjadi dalam dunia peradilan melahirkan kesan negatif di masyarakat terhadap institusi hukum. Hal ini tercermin dari masih kuatnya gejala Mafia Peradilan di lingkungan Peradilan.